Gusdurian

Surat Terbuka Untuk Politisi Banten

Terkhusus untuk para politisi Banten, yang sedang bersiap,menghadapi Pilkada 2017 nanti, sudahi dulu lah debat kusir tentang siapa cal...

Minggu, 30 Maret 2008

Meninjau ulang perda syariat Islam


tag

Menjelang idul Adha Desember 2006 lalu Ada sebuah pernyataan menarik dan aneh tertera dalam spanduk yang terpancang di pintu gerbang kampus IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, “Selamat Idul Adha & Tahun baru Islam 1428 H”. menarik, karena rentang waktu antara perayaan haji dengan tahun baru Islam, selalu terpaut hampir dua bulan lamanya. Aneh, karena antara hari raya Idul Adha 1427 H dengan tahun baru Islam 1428 H juga terdapat hari libur nasional yang diperingati di seluruh dunia. yakni perayaan Tahun Baru 2007 masehi.

Keanehan tersebut -mungkin- dapat dikaitkan dengan seruan pemberlakuan Syariat Islam di provinsi Banten oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten, pasca semiloka persiapan Kongres Umat Islam Banten (KUIB) yang diadakan pertengahan januari lalu. Kebetulan MUI Banten saat ini diketuai oleh Prof. Wahab Afif, salah seorang guru besar di IAIN “SMH” Banten, dengan empat puluh persen anggotanya adalah dosen di perguruan tinggi Islam tersebut. Tidak heran jika pernyataan selamat di spanduk tersebut diasumsikan bernada tendensius dan menyiratkan arogansi kelompok. Seolah ada upaya menganulir adanya tahun baru masehi di sana.

Tulisan ini tidak bermaksud mempertentangkan esensi tahun baru masehi dengan tahun baru hijriah. Sekedar mengaji fenomena politik dan hukum lokal yang cenderung berhiaskan semangat formalisasi ajaran agama, semacam pemberlakuan syariat islam.

Sebelumnya, kontroversi perda anti maksiat yang diberlakukan oleh Pemda Tangerang, Banten. Perda Tangerang no. 7 dan 8 tahun 2005 tersebut, sempat mencuat di media nasional. Di daerah-daerah lain, seperti Di Garut Jawa Barat juga ada Surat Edaran Bupati Tahun 2000 tentang Jilbabisasi bagi Karyawan Pemda. Di Cianjur Jawa Barat ada Surat Edaran Nomor 025/3643/org tentang Anjuran Pemakaian Seragam Kerja (Muslim/Muslimah) pada Hari-hari Kerja; Surat Edaran Bupati Nomor 551/2717/ASSDA.I/9/2001 tentang Gerakan Aparatur Berakhlakul Karimah dan Masyarakat Marhamah. Di Tasikmalaya Jawa Barat ada Surat Edaran Bupati Nomor 451/SE/04/Sos/2001 tentang Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan yang Berisi Anjuran untuk Memakai Pakaian Seragam Sesuai dengan Ketentuan yang Menutup Aurat bagi Siswi SD, SLTP, SMU/SMK, Lembaga Pendidikan Kursus, dan Perguruan Tinggi yang Beragama.

Belum lagi di Sumatra Barat, beberapa Peda bernuansa syariat juga muncul antara lain : Perda Provinsi Sumatra Barat no 11/2001 tentang pemberantasan dan pencegahan maksiat; Perda Kabupaten Solok no 6/2002 tentang pakaian muslimah; Perda Kabupaten Padang Pariaman, n. 2/2004 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat; Perda Kabupaten Solik tentang kewajiban membaca Al-quran bagi siswa dan pengantin; Perda Kabupaten Padang no. 3/2003 tentang kewajiban baca al-quran, dan beragam peraturan daerah lain yang mengarah pada formalisasi tradisi Islam, bertajuk syariat. di manokwari papua mayoritas umat keristen juga mengusung....


Teori pembentukan hukum menjelaskan bahwa peraturan daerah dibuat untuk mendukung pelaksanaan peraturan-peraturan yang lebih tinggi derajatnya, yakni Peraturan pemerintah, UUD 45 dan Pancasila.

Sebagai bagian dari negara kesatuan republik Indonesia, tentunya Banten harus mengikuti peraturan hukum di Indonesia. Meski sistem otonomi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, tetapi otda juga menyiratkan pentingnya pelaksanaan peraturan yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam UU tersebut juga jelas tertera bahwa peraturan bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama adalah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak berhak meregulasi peraturan keagamaan apalagi peraturan sepihak, yang menguntungkan kelompok atau komunitas tertentu.

Dinamika Reaktualisasi hukum islam indonesia

Merujuk pada sejarah, Reaktualisasi hukum Islam di Indonesia, telah terjadi sejak awal kemerdekaaan. Tujuh kata dalam piagam Jakarta, yang kemudian gagal dimasukkan ke dalam Mukaddimah Undang-undang dasar 1945, kenyataan ini dapat dijadikan i’tibar (gambaran) betapa pendahulu kita rela menganulir kepentingan kelompoknya demi sebuah kata ‘nasionalisme’.

Tahun 1984, semangat itu kembali menyala. Tanjung priok menjadi saksi sejarah, betapa pemerintah tidak menginginkan perpecahan bangsa demi kepentingan kelompok yang ingin mengubah dasar negara Pancasila. endingnya, setiap organisasi wajib mencantumkan Pancasila sebagai dasar oragnisasi. pemerintah pusat saat itu menjadi resisten terhadap kelompok-kelompok pengajian dan dakwah serta harokah Islamiyah.

Reaktualisasi hukum Islam, juga berkutat di tataran wacana. Mahsun Fuad dalam bukunya hukum Islam Indonesia (Yogyakarta; LKiS, 2005) menuliskan dinamika pemikiran hukum Islam Indonesia. menurutnya, Hasby Asshidiqy adalah cendekiawan pertama yang mendamaikan hukum Islam (baca Fiqih) dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang terangkum dalam Pancasila. Hasbi menawarkan “fiqih Indonesia yng ditetapkan sesuai kepribadian Indonesia, sesuai dengan watak kepribadian dan tabi’at bangsa Indonesia”.

Mahsun juga mengutip pernyataan Hazairin bahwa pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif dan hukum agama tidak perlu lagi, jika kita merujuk pada pasal 29 ayat 1 - pernyataan senada dilontarkan Suparman Usman, pakar hukum di Banten, untuk mendukung pemberlakuan Syarit islam-.

Pasca hasbi dan hazairin, muncul ide munawir Sadzali pada tahun 1970an yang mencoba merekonstruksi humum waris dalam Islam di Indonesia. disusul kemudian dengan tawaran Pribumisasi Islam dari Gusdur –awal tahun 1980 an- yang cenderung mengangkat dan membela lokalitas keagamaan.

Cendekiawan muslim lain yang menawarkan konsep keberislaman yang damai dengan tata hukum di Indonesia adalah Masdar F. Masudi, dengan agama keadilan. M.A. Sahal Mahfudz dan Ali Yafie (keduanya mantan ketua MUI) juga mengupayakan transformasi hukum Islam berkepribadian Indonesia dengan konsep Fiqih sosialnya. Dari sekian konsep yang ditawarkan, para cendekiawan muslim tersebut cenderung menginginkan pola keberislaman ala Indonesia, dengan tanpa meregulasi hukum Islam ke dalam hukum Positif. Karena secara substansial, Syariat Islam telah terangkum dalam UUD 45 dan Pancasila.

Tanpa mengutak-atik tata hukum kenegaraan, mereka berupaya menawarkan solusi terhadap permasalahan sosial masyarakat, tentang zakat dan pajak, sistem keluarga dan kewarisan Islam hingga bunga Bank dan hak-hak reproduksi.


Dalam ranah sosial Banten, Alangkah bijaknya MUI berkonsentrasi mendukung penegakkan hukum tanpa tebang pilih dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengeluarkan fatwa yang peka sosial.

Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi, sudah seharusnya mempertimbangkan keberadaan warga banten secara keseluruhan. Masyarakat Baduy di wilayah Pandeglang, komunitas Tionghoa di Tangerang juga beragam komunitas lain yang memiliki kesamaan hak untuk mendapat kesejahteraan dan perlindungan hukum. Ini lebih sesuai undang-undang otonomi daerah tahun 2004, yang dalam pasal 22 menyatakan kewajiban Pemda untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Secara terminologis syariah mempunyai dua makna, makna unum dan khusus. Makna umum syariah dama dengan hukum islam (agama islam) yang mencakup agama dan syari’ah. Sedangkan makna khusus, ialah hukum syara’ tidak mencakup masalah akidah. Hukum syara’ adalah khithab asy-syai’ al-muta’alliqu bi af’al al-‘ibad (firman allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba-Nya). Syari’ah menurut Muhammad Husain Abdullah (1995) mempunyai tiga cakupan: pertama, yang mengatur hubungan manusia dengan tuhannya (hukum-hukum ibadat); kedua, yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu hukum makan, minum, pakaian, dan akhlaq; ketiga, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, yaitu muamalat dan ‘uqubat (sanksi-sanksi)

Syariat islam secara harfiyah diartikan hukum islam. Artinya, semua hukum yang berasal dari ijtihad para ulama muslim, yang kemudian dikenal juga dengan fiqih, adalah syariat islam. Dan dari definisi inilah, syariat islam banyak diperdebatkan. Karena hukum fiqih selalu berubah di setiap daerah, menyesuaikan dengan situsi dan kondisi. Sebagai contoh saat Imam Malik, ulama masyhur yang fatwa-fatwanya menjadi panutan di beberapa daerah seperti arab saudi, memberikan fatwa yang berbeda di........dengan fatwa yang dikeluarkan sebelumnya saat masih berada di....... maka pertanyaan yang muncul adalah hukum yang mana yang akan diterapkan di indonesia? Akan berpedoman pada ulama siapa nanti? Ini akan menjadi perdebatan yang panjang bagi kalangan umat islam sndiri karena setiap madzhab memiliki argumentasi masing2 dalam membuat hukum.

fenomena politik lokal yang ingin memakai Islam sebagai kekuasaan. Tak heran, Anda bisa lihat di daerah-daerah lain, seperti Di Garut Jawa Barat ada Surat Edaran Bupati Tahun 2000 tentang Jilbabisasi bagi Karyawan Pemda. Di Cianjur Jawa Barat ada Surat Edaran Nomor 025/3643/org tentang Anjuran Pemakaian Seragam Kerja (Muslim/Muslimah) pada Hari-hari Kerja; Surat Edaran Bupati Nomor 551/2717/ASSDA.I/9/2001 tentang Gerakan Aparatur Berakhlakul Karimah dan Masyarakat Marhamah. Di Tasikmalaya Jawa Barat ada Surat Edaran Bupati Nomor 451/SE/04/Sos/2001 tentang Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan yang Berisi Anjuran untuk Memakai Pakaian Seragam Sesuai dengan Ketentuan yang Menutup Aurat bagi Siswi SD, SLTP, SMU/SMK, Lembaga Pendidikan Kursus, dan Perguruan Tinggi yang Beragama






0 komentar:

luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com