Gusdurian

Surat Terbuka Untuk Politisi Banten

Terkhusus untuk para politisi Banten, yang sedang bersiap,menghadapi Pilkada 2017 nanti, sudahi dulu lah debat kusir tentang siapa cal...

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Rabu, 18 Juni 2008

Laporan dari Diskusi Publik tentang “Tinjauan Sejarah Al-Quran -Upaya Membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari-”






Prof. Quraish: “Otentitas Al-Quran bagian dari kausalitas”

Laporan dari Diskusi Publik tentang “Tinjauan Sejarah Al-Quran -Upaya Membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari-”


tag


Kamis (19/06) Ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten berubah fungsi menjadi tempat diskusi Publik tentang “Tinjauan Sejarah Al-Quran -Upaya Membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari-”. Diskusi yang dipandu oleh Meutia Hafidz (Reporter Metro TV) itu menghadirkan Prof.Dr. M. Quraish Syihab, MA, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjend Bimas Islam) Departemen Agama RI, Prof. Dr. Nasaruddin Umar,MA, dan Prof. Dr. Rif’at Syauqi Nawawi, MA, Gubernur Banten, Hj. Ratu Atut Chosiyah tut hadir untuk membuka acara diskusi, sekaligus mencanangkan Gerakan Wakaf Al-Quran untuk Pondok Pesantren di Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, telah terkumpul 2661 Mushaf, seratus diantaranya disumbangkan oleh Ketua DPRD Banten, Adi Surya Dharma.

Sekitar 700 peserta, begitu antusias mendengar uraian dari ketiga penceramah. Peserta terdiri dari pelajar Madrasah Aliyah (MAN Insan Cendikia, MAN 1 & 2 Serang serta lainnya), Mahasiswa dan perwakilan dari 33 Kafilah peserta MTQN ke-22.

Prof.Dr. M. Quraish Syihab, yang menjadi penceramah pembuka mengungkapkan tentang Sejarah pengkodifikasian Al-Quran sebagai bagian dari kausalitas yang dikehendaki Allah. Bermula dari pemilihan tokoh yang menyampaikan wahyu (malaikat Jibril) tokoh yang mengemban amanat untuk menyampaikan wahyu (Nabi Muhammad saw), tempat dan waktu penyampaian, hingga redaksi yang dipilih, merupakan bagian dari seba-sebab yang dipersiapkan-Nya untuk tujuan terpeliharanya Al-Quran.

Lebih jauh, penulis Tafsir Al-Mishbah dan buku fenomenal “membumikan Al-Quran’ itu juga memastikan bahwa Al-Quran yang dibaca pada saat ini adalah sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad Saw.

Pernyataan ini ditegaskan oleh Rif’at Syauqi dengan mengungkapkan bahwa orisinalitas Al-Quran semestinya mendorong umat Islam untuk mengamalkan dalam hidup keseharian. Rif’at sebagai salah satu putra daerah Banten, mempertanyakan kemampuan home industri dan wisata kuliner Banten, untuk bersaing dengan produk daerah lain, sebagai bagian dari pengamalan essensi Al-Quran. “di Medan ada mika Ambon, sebagai makanan khas daerah, bagaimana di Banten, seharusnya Banten mampu mengembangkan home industri?” menurutnya, serius mengembangkan industri juga bagian dari perintah Al-Quran.

Sementara Prof.Dr. Nasaruddin Umar, lebih membahas tentang pentingnya perumusan ulang tafsir yang disesuaikan dngan kebutuhan jaman. “Saat ini, Tim penafsir Al-Quran perlu melibatkan ekonom, ahli kesehatan hingga ahli kimia dan fisika” tuturnya.

Pada sesi pertanyaan, sempat terjadi kericuhan. Beberapa peserta sempat berebut untuk bertanya, beruntung, Meutia dapat menenangkan kericuhan sesaat itu. Seorang peserta sempat muncul pertanyaan bernada menggugat, surat keputusan bersama 3 menteri berkaitan dengan Ahmadiyah di Indonesia . menanggapi pertanyaan tersebut, semua pembicara mengaskan bahwa keyakinan Ahmadiyyah Qadiyan yang tergabung dalam Jaringan Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah sesat, tetapi sebagai warga Negara, mereka tetap berhak untuk mendapat perlindungan Negara (** Malik/SiGMA IAIN Banten)





Senin, 16 Juni 2008

Drama Panjang di sela-sela UAS ganjil 2006

Persiapan Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil 2006/2007, memperpadat kesibukan yang ada di kampus. Di luar itu, ada obrolan menarik dari warung kopi Alay. yang letaknya tepat di seberang gerbang barat kampus. Membahas pelantikan Rektor yang seakan dirahasiakan. Rasa penasaran pun menghinggapi sebagian mahasiswa. Beragam pamflet ucapan selamat yang bernada sindiran terhadap Rektor bertebaran di ruang publik.

Seiring berjalannya UAS obrolan warung kopi semakin intensif diIakukan, tanpa rencana dan tidak dijadwalkan. Agenda pemilihan Pembantu Rektor (PUREK) yang awalnya hanya diketahui segelintir mahasiswa menjadi rahasia umum dengan adanya perbincangan kecil dari pojok-pojok kantin tag//

Mahasiswa dilibatkan enggak ya? ungkap beberapa mahasiswa yang rindu akan perubahan di kampus ini. Pertanyaan ini senada dengan rasa penasaran yang ditunjukkan pada tahun laIu menjelang pemilihan Rektor (23/03/2006). Beherapa aktivis berinisiatif untuk mendiskusikan STATUTA (pedoman pelaksanaan administrasi) STAIN,karena STATUTA IAIN belum terbit hingga saat ini. Sebagian mahasiswa lain memilih Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 45 tahun 2006 sebagai rujukan diskusi.

Percikan aksi menyulut emosi

Dari warung kopi, BEMI berinisiatif me­ngadakan dialog yang melibatkan semua unsur KBM: UKM, BEM Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), hingga Kosma, pada tanggai 6 Januari.

Format dialog tersebut." tidak beda dengan diskusi pada tahun-­tahun sebelumnya setiap menjelang dan Pasca Pemilihan Umum Mahasiswa (PUM). Dengar pendapat tentang kondisi kampus yang konon tidak pernah membaik sejak tahun 1997.

Padahal, dari segi fisik,. bangunan gedung kampus ini mengarah pada kata megah. Namun beberapa aktivis masih menilai banyaknya penyimpangan yang sulit terusut. Beragam keluhan terlontar dari kajian yang diadakan tangga1 6 Januari di aula Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) itu. Semua bersepakat untuk mengadakan aksi demonstrasi di depan ruangan Senat lantai II gedung Rektorat lAIN SMH Banten. Rabu,10 Januari aksi digelar mengiringi berlangsungnya rapat Senat guna Pemilihan PUREK..

Pgs. Purek III bidang kemahasiswaan saat itu, Prof Dr. FauzuI Iman menerima 19 tuntutan mahasiswa yang menurutnya akan menampung aspirasi saudara-saudara sekalian katanya sambil mengeluarkan daIil-daIil tentang demokrasi.

Pada tanggal 12 Januari 2006, Purek I,II,III dan IV terpilih oleb Senat" tanpa penentuan calon Purek oleh Rektor definitive. Padahal, dalam KMA/26/2006 dijelaskan bahwa mekanisme pemilihan Purek adaIah:

Rektor menyampaikan calon pembantu rektor kepada Senat (pasa I4 ayat I). “Ini kan lebih demokratis dan mengbindari dugaan nepotisme" ungkap salah seorang anggota Senat ketika ditanya tentang hal ini. Sementara dalam surat tuntutan yang telah disampaikan pada aksi pertama (10/01), KBM dengan tegas menuntut agar Rektor merealisasikan VISI misinya, mengganti PUREK dan merombak total struktural lembaga lAIN.

Sehari Pasca pemilihan Purek, BEMI menggagas penemuan pertemuan KBM di wulandira, membahas hasil pemilihan Purek yang dinilai tidak memuaskan mahasiswa "Purek terpilih, cacat hukum dan moral” Ujar Sg, salah seorang peserta diskusi Wulandira. Kh, Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab (PBA), angkatan 2004 menyesalkan kurangnya keterlibatan mahasiswa angkatan 2004 dan 2005. "Mestinya yang banyak menuntut itu, kan kita yang semester tiga dan semester satu. Karena yang banyak dirugikan, sebenamya kita Bayaran enam ratus ribu, ditambah dana praktikum 200 ribu, tapi fasilitas yang diterima sama seperti senior kita yang bayarnya cuma tiga ratus ribu," kata Kh. Kh juga Mengaku kesal karena dana praktikum ternyata hanya untuk praktik ibadah yang tanpa dana pun bisa dilakukan. Dan yang paling menggelikan menurutnya, praktik komputer yang materinya sama dengan di SMP. " Makenya juga harus bergantian. Afasa' satn pesawat komputer dipake sama dua sampe empat orang?" tambahnya.

Minusnya pelayanan akademik ini kemudian dikaitkan dengan kesibukan beberapa pejabat kampus di luaran. Kurikulum yang tidak jelas dan terkesan acak-acakan disinyalir merupakan imbas dari budaya rangkap jabatan yang sejak lama terjadi di kampus ini. "Sampe ada yang mengemban enam jabatan strategis sekaligus," ungkap AI, mahasiswa Tarbiyah semester akhir.

Analisa tentang moralitas para pejabat kampus, yang dianggap tidak sesuai dengan nilai ideal akdemis, menambah ragam keluhan klasik tentang kelembagaan lAIN "SMH Banten. Dialog yang berlangsung selama hampir enamjarn itu, sempat ditunda untuk solat Ashar berjamaah. Dialog kemudian mengerncut ke arah aksi. Hampir terjadi deadlock dalam dialog sesi kedua itu. Beberapa peserta berpendapat, aksi yang dilakukan akan sia-sia karena moment yang telat "Toh para purek telah dipilih, nanti kita malah dianggap aksipesanan dari purek tidak terpilih" kata seorang peserta dari semester IV~ Pendapat ini kemudian diklarifikasi oleh Ks. Mahasiswa Syariah yang juga menjabat kementrian di BEM!. "Bodohlah kita jika mau ditunggangi kepentingan perorangan maupun kelompok. Bukankah kita disini telah sepakat bahwa kezaliman kampus harns diakhiri:' la juga menegaskan bahwa aksi yang berlangsung tidak demi keuntungan siapapun. tapi merupakan kepedulian mahasiswa terhadap kampusnya.

. Memasuki waktu magrib, dialog ditunda lagi. Beberapa pesena memiWn pu)ang, sebagian lain, sepakat untuk kemball ke karnpus dan memulai aksi. Pukul 19.00, tiga angkutan kota beriringan mengantarkan puluhan mahasiswa dari taman wisata Wulandira ke kampus lAIN "SMH" Banten.

Sesampainya di kampus--meski hari telah beranjak maIam--mereka memulai aksi. Berbagai tugas telah dibagikan. Ada yang membuat pamflet berisi tuntutan, dan ada juga yang menyegel kelas dengan bangku-bangku yang dikeluarkan. Kesepakatan di Wulandira adalah "pemboikotan UAS".

Pukul sepuluh pagi, di depan gedung rektorat, ratusan mahasiswa terbakar semangatnya. Orasi bemada protes terhadap ragam kebijakan rektorat, terus berkumandang sejak pagi hingga matahari naik sepenggalah.

Semua menuntut hal yang sama; 1. Ganti Dosen yang masih S 1 sesuai dengan UU Guru dan Dosen, 2. Selektif dalam menentukan PUREK. 3. Pelabelan mobil operasional milik lAIN, 4. Profesionalisme dan akuntabilitas Dosen dalam kegiatan belajar mengajar, 5.Adakan secepatnya BIS KA.MPUS, 6. Perbaiki Tata ruang perpustakaan, kantin, kebersihan kampus, 7. Lengkapi fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mahasiswa (Lab sesuai Jurusan, Perpustakaan, olahraga), 8.Lembaga harus memberikan dukungan terhadap kegiatan mahasiswa dan meningkatkan pembinaan terhadap mahasiswa tanpa tebang pilih, 9.Tingkatkan pelayanan PRPS, keuangan, administrasi, I0. Seret oknum komersialisasi KTM, 11. Gunakan fasilitas kampus dalam pelaksanaan wisuda, 9.Gratiskan KUKERTA, 10.Tingkatkan Gaji Satpam dan cleaning service, II.Transparansi dana wisuda, 12.Transparansi dana praktikum, 13.Realisasikan visi misi Rektor, ganti Purek bermasalah dan rombak total struktural Lembaga lAIN.

Namun, tidak satu pun pejabat Rektorat yang bersedia menanggapi aksi massif itu. Padahal sejak pagi para pembantu rektor mondar-mandir mengamati aksi. Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Prof H.M.A. Tihami, Rektor lAIN Banten, mengungkapkan bahwa hari itu ia ada acara di Cilacap, Jawa Tengah. "Sayang. saat demo besar terjadi, saya sedang ada di Cilacap menghadiri pernikahan keponakan saya," sesalnya.

Para purek terpilih juga enggan menemui demonstran, karena merasa belum dilantik “Saya Kan baru dipilih, belumdilantik,”ujar Drs. Zakaria Syafei, Pembantu rektor III terpiIih, yang menggantikan Dr. Fauzul Iman.

Di tengah orasi berlangsung sekelompok mahasiswa membakar jas almamater yang sedianya dikenakan saat UAS. "Kampus ini sudah tidak membanggakan lagi buatku," tutur Md, saat ditanya tentang manuvemya membakar Jas Almamater, yang menjadi lambang kebesaran sebuah kampus.

Melihat suasana mulai kacau, para pimpinan BEM1, UKM, BEMF, DPM1, MPMI dan HMJ memisahkan diri dari kerumunan demonstran merumuskan rencana aksi selanjutnya. Tiba-tiba terdengar opsi-opsi radikal.

"Kita duduki Rektorat!"

"Sweeping para pejabat, dosen dan staff di lembaga," seru yang lain.

Mereka lantas memasuki gedung rektorat. Ratusan mahasiswa lainnya turut maju mengikuti para pimpinan organisasi intra kampus.

"Jangan anarkhi!"

"Yang lain di luar gedung saja dulu!" Ragam teriakan sHih bersahutan.

Sementara orasi terus berJanjut di lantai dasar gedung Rektorat dengan peserta yang dibatasi. genderang musik yang dinyanyikan oleh seniman Gesbica dapat meredam panasnya suasana ratusan demonstran lainya menunggu di luar gedung.

Satu jam berlalu. Aksi di dalarn gedung pun tidak mendapat respon. Puluhan aktivis ini kemudian beranjak naik ke lantai dua rektorat. T anpa komando, demonstran di luar gedung merangsek ke dalam gedung Rektorat. Pegawai akademik disuruh keluar dari gedung Rektorat, para dosen juga diharuskan meninggalkan ruangannya.

Meskijam kerja belum berakhir, gedung rektorat ditutup rapat. Dikunci. Sebagian mahasiswa memilih bubar. Sebagian yang lain beJjaga-jaga di tiga penjuru pintu gedung rektorat. Aksi ini berlangsung hingga pukul tiga sore.

Malam harinya, rapat tekhnis Iapangan (tddap) kembali digeIar di kampung peradaban, saung diskusi yang bersebelahan dengan kantor REM! dan berada tepat di depan gedung PKM Rapat teklap menghasilkan kesepkatan untuk meng~l{t3lran aksi lanjutan dengan lebih radikal. Kampus ini akan disegel!

·Tenda besar milik dinas sosial Banten, yang biasa digunakan untuk pos penanggulangan bencana, atau kegiatan sosial lainya, kini dijadikan marka jalan. Gerbang utama rektorat tidak bisa dilewati kendaraan, karena terhalang tenda berukuran sekitar 4x5 meter itu. Tenda kecil juga didirikan di luar gerbang utama, sebagai posko penjaga gerbang. Sedangkan gerbang barat dan utara, masih ditutup bangku, lemari dan karpet, sejak malam tanggal 16 januari .

Kamis pagi, 18 januari 2007, para dosen, staff pegawai dan beberpa mahasiswa yang belum mengetahui rencana aksi lanjutan merasa kaget dengan suasana tersebut. Walaupun jadwal UAS telah berakhir sejak kemarin, hari itu, semestinya dilakukan ujian susulan, mengingat ujian tanggal 17 lanuari gagal dilaksanakan karena demonstrasi yang cukup menggerahkan tersebut.

Beberapa dosen memaksa mahasiswa untuk membuka gerbang utama yang terkunci sejak semaIam. Merasa dihiraukan, Dr. Mufti Ali, luIusan Universitas Leiden, yang mengajar di kampus ini, dibantu beberapa dosen dan pegawai berusaha menjebol pagar pintu gerbang utama. "Ayo semua pada masuk. Kalian harus ikut ujian!” teriak Mufti sambil menaiki pagar. Merasa dikomando beberapa mahasiswa turut membantu membukakan gerbang.

Insiden pun terjadi. Muhktar, mahasiswa jurusan TBI, yang berniat membantu Mufti Ali untuk mencabut spanduk berisi tuntutan KBM yang terpancang di pintu pagar, melipat spanduk dan tanpa sengaja membuat spanduk tejatuh ke dalam comberan yang berada di dekat pagar.

Melihat hal itu, beberapa demonstran tersulut emosinya. "Itu spanduk perjuangan! Kenapa dibuang ke comberan?" teriak Awang, kordinator lapangan, setengah menangis. Sulaeman, Wakil Presiden BEMI histeris. la menjatuhkan diri, sambil menangis, setelah sebelumnya beradu argumen dengan para dosen yang ngotot ingin membubarkan aksi.

Para demonstran semakin tidak terkendali. Mereka mengejar Mukhtar dan beberapa temannya yang membantu mencabut spanduk. Sementara tiga ternan lainya berIarian. Mukhtar justru menghampiri demonstran, "saya hendak minta maaf saat itu" akunya kepada SiGMA saat diwawancara.

Tindakan Mukhtar berakibat fatal. Para demonstran tahu bahwa semalam Mukhtar mengikuti teklap (rapat teknis lapangan, sebuah persiapan akhir Pra Demonstrasi) dan tentu mengetahui rencana aksi tersebut. Bahkan, dalam aksi sebelumnya anggota DPMl dari Fraksi Partai Mawar ini sempat berorasi dan mendukung aksi ini. Salah paham terjadi. Mukhtar harns rela terpukul massa yang emosi.

Pintu pagar telah terbuka, tapi pintu gedung rektorat masih terkunci. Beruntung, salah satu pintu yang terbuat dari kaca telah rusak sejak sebelum aksi berlangsung. Para dosen dan pegawai masih bisa masuk ke gedung rektorat. Namun sayang, dua pintu kaca di penjuru lain yang menghubungkan gedung rektorat ke Fakultas Syariah dan gedung F akultas Dakwah masih utuh.

Insiden pagi tadi membuat aksi melemah. Beberapa mahasiswa yang masih kecewa meneari pelaku peneabutan spanduk. Selebaran bernada hasutan memperkeruh suasana. Ditambah lagi dengan issu tentang reneana aksi tandingan yang dihembuskan.

Titik sentral demo tidak lagi satu lini. Jika sebelumnya mahasiswa terpusat di lapangan parkir, depan Rektorat, kini mahasiswa berkelompok di beberapa titik yang berbeda. Di depan gedung Syari'ah, di kantin, di masjid, di gerbang utama, dan di depan gedung PKM.

Empat mahasiswa yang sempat membantu insiden pencabutan spanduk dan sempat menjadi korban pemukulan menyadari kesalahanya dan meminta maaf atas kekeliruannya. Meski begitu, rasa kecewa tidak dapat disembunyikan dari wajah para demonstran. Aksi menuntut perbaikan tercoreng dengan insiden yang tidak direncanakan. Kesolidan pun hampir terpecah.

Menjelang sore, suasana berangsur membaik. Salah-paham antar mahasiswa pun telah terjembatani. Seiring dengan itu, perwakilan KBM kembali berkumpul merumuskan rencana kunjungan ke Depag RI. Malam sebelumnya, pasca aksi 17 januari, KBM lAIN Banten telah mengajukan surat tuntutan kepada Direktur Diktis (baca boks tuntutan KBM), Via e­mail. Pejabat Diktis kemudian merespon tuntutan tersebut dengan menelpon Presiden dan wakil Presiden mahasiswa. "Semalam kita ditelpon oleh kepala Bagian Kemahasiswaan, Dr. Nurul Huda," kata Sulaeman Rusmana mengurai rencana kunjungan ke Depag RI.

Jumat pagi, 19 januari 2006, 12 mahasiswa mewakili KBM berangkat ke kantor Diktis yang terletak di lantai delapan gedung Depag RI. Dalam dialog KBM lAIN Banten Diktis itu, Dr. abdurrahman Mas'ud, Direktur Diktis, berjanji akan menindaklanjuti tuntutan KBM lAIN Banten dengan menurunkan tim pemeriksaan khusus (riksus) dari Inspektorat 1endral (Irjend) Depag RI.

Namun sampai berita ini ditulis, tim riksus yang dijanjikan belum terlihat realisasinya. Padahal, satu minggu setelah dialog KBM lAIN Banten-Diktis, KBM lAIN Banten, diundang kembali untuk berdialog dengan Direktur Jendral (Dirjend) Pendidikan Islam, atasan Diktis, lembaga . yang setingkat dibawah kementerian Agama RI (baea Harnskah lAIN Banten Turun Status?).

Dr. Abdurrahman Mas'ud, ketika ditanya tentang janjinya tersebut menyatakan bahwa kelambatan realisasi tersebut lebih karena mekanisme birokrasi yang ada membutuhkan waktu yang tidak sebentar. "Dirjen telah menu lis surat kepada Irjen. Selanjutnya, lrjen mempelajari permohonan terse but. Irjen membentuk tim pemeriksa. Tim ditugaskan untuk memeriksa. Tim melaporkan kepada Inspektur 1enderal, Irjen menyampaikan temuan kepada Dirjen Pendidikan Islam dan Dirjen mengambil langkah perbaikan terhadap masalah yang terjadi. Semua itu bukan keinginan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, tetapi mengikuti aturan main yang ada," paparnya saat diwawaneara melalui e-mail pribadinya. (wawancara lengkap, baca Reportase Diktis). **(Abdul Malik/SiGMA).




Selasa, 03 Juni 2008

Polisi Perlakukan FPI seperti Warga Kelas Satu

tag
Senin, 2 Juni 2008 - 13:05 wib Anggi Kusumadewi - Okezone

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR bidang keagamaan, Said Abdullah menilai polisi seakan menempatkan Front Pembela Islam (FPI) seperti warga kelas satu. Pasalnya mereka hanya diam dan seakan membiarkan.

"Untuk kesekian kalinya FPI melakukan tindakan tidak patut, di luar akal sehat, dan melanggar hukum," tegas Said dalam pesan singkatnya kepada okezone di Jakarta, Senin (2/5/2008).

Anggota FPDIP ini mengatakan, selama ini masyarakat menghormati FPI sebagai Front Pembela Islam (FPI). Namun dalam prakteknya kenapa menjadi Front Preman Indonesia.

"Ormas apapun yang melakukan kekerasan, hendaknya pemerintah tidak ragu untuk membubarkannya," jelasnya.

Dia melanjutkan, jika pemerintah membiarkan masalah ini tanpa proses hukum atas kekerasan terhadap AKKBB, berarti pemerintah ikut menimbulkan benih-benih kekerasan.

(uky)


Penyerangan FPI Digalang di Masjid Istiqlal

tag


JAKARTA - Aksi penyerangan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) ternyata telah direncanakan Front Pembela Islam (FPI). Bahkan rencana terakhir dimatangkan di Masjid Istiqlal.

"Ternyata aksi itu sudah direncanakan FPI. Sebelumnya, mereka briefing di Masjid Istiqlal," kata Direktur Eksekutif The Wahid Institute Ahmad Suaedy, di kantornya, Jalan Taman Amir Hamzah No 8, Matraman, Jakarta, Senin (2/6/2008).

Ahmad menyesalkan sikap anarkis yang dilakukan massa FPI dan HTI pada Minggu 1 Juni lalu. Apalagi, perencanaan serangan itu dilakukan di dalam masjid.

"Coba anda pikirkan, untuk menyerang kebebabasasn umat beragama dimulai dari masjid," sesalnya.

Serangan itu, lanjutnya, sungguh tidak berdasar karena dilakukan saat AKKBB tengah memperingati hari Pancasila. Tidak ada muatan apapun dalam aksi damai itu. "Ini sebuah gerakan anti-Pancasila. Aksi kemarin untuk peringati Pancasila, tidak ada muatan lain," tandasnya. ( Senin, 2 Juni 2008 - 13:59 wib Sandy Adam Mahaputra - Okezone)



Political Violence dan Fundamentalisme Islam (Oleh Abdul Malik)


Pada penghujung Mei 2008 kemarin, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berbagai kabar yang kurang nyaman. Dari rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak mempan ditentang, bentrokan polisi dan Mahasiswa demonstran yang menolak kenaikan BBM, hingga penyerangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKBB) yang sedang memperingati hari kesaktian Pancasila, 1 Juni kemarin. Serangan FPI telah mengakibatkan puluhan orang terluka, satu diantaanya anak-anak dan beberapa orang Kiai Pimpinan Pondok Pesantren dari Jawa Barat. Mengapa berbagai kekerasan ini berulang -dan seakan dibiarkan- terjadi?

Banyak asumsi yang bermunculan ketika bangsa ini dihantui berbagai kekerasan dengan tiada henti. Dan dari sekian asumsi yang ada, penulis mencoba menyoroti dari sisi political violence (konflik politik dengan cara kekerasan) dan sudut pandang ideologis kegamaan.

Political violence dapat terjadi pada pelbagai institusi dan organisasi –negara termasuk diantaranya- yang menurut Ramlan Surbakti (Memahami Ilmu Politik, 1992: 150) pada umumnya terjadi pada masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan Negara dan mekanisme penyelesaian konflik yang melembaga.

tag


Semestinya berbagai kekerasan tidak lagi –selalu- terjadi di negeri ini. Karena Negara Indonesia, sejak lama telah memiliki consensus dasar mengenai dasar dan tujuan Negara, Indonesia juga telah sejak lama memiliki lembaga yang berkewenangan menangani konflik di tengah masyarakatnya, yang dikenal dengan Catur Wangsa: Kepolisian, Kejaksaan, Pengacara dan Kehakiman, yang kesemuanya berujung pada lembaga pengadilan. Tetapi fenomena yang ada mengatakan sebaliknya. Political Violence justru sering terjadi dan kadang malah dilakukan dan diamini oleh lembaga Negara, diantaranya kepolisian (lihat tragedy penyerangan Polisi terhadap kampus Universitas nadional dan berbagai penyerangan lain yang dilakukan masyarakat atas nama agama). Fenomena ini setidaknya menunjukkan telah melemahnya pemahaman terhadap con

sensus bersama mengenai dasar dan tujuan Negara yang telah disusun oleh para pendiri Negara ini. Fenomena ini juga menunju7kkan lemahnya lembaga pengaturan dan penyelesaian konflik yang ada.

Padahal menurut Ziegenhagen, pemerintah dapat melakukan tiga kebijakan intervensi dalam upaya mengendalikan konflik yang ada, yakni; 1. kemampuan pemaksaan secara fisik (coercive capacity) dan ancaman penggunaanya -anehnya, ini justru dilakukan hanya untuk meredam para demonstran yang mengkritik kebijakan pemerintah saja- 2. penggunaan sanksi negative atas salah satu atau kedua pihak yang berkonflik , dengan kewenangan semacam ini, pemerintah tentu dapat menghukum bahkan membubarkan organisasi yang dianggap menebar keresahan, - sayangnya, kewenangan ini kemudian hanya diberlakukan jika ada tekanan dari pihak yang mendominasi Negara-



Kekerasan yang selalu dibiarkan terjadi ini juga bisa jadi merupakan strategi politik dalam rangka pengalihan isu kenaikan BBM, satu diantara pihak yang beronflik, entah FPI ataupun AKKBB, bisa jadi berkonspirasi dengan pemerintah, untuk tujuan pengalihan issu tersebut.

Dari sudut pandang ideologis keagamaan, fenomena kekerasan ini merupakan bagian dari doktrin ideologis fundamental yang menghalalkan penggunaan kekerasan fisik (baca: Jihad) untuk menegakkan doktrin ideologis yang diyakininya. (bersambung)
luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com