Gusdurian

Surat Terbuka Untuk Politisi Banten

Terkhusus untuk para politisi Banten, yang sedang bersiap,menghadapi Pilkada 2017 nanti, sudahi dulu lah debat kusir tentang siapa cal...

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Rabu, 27 Agustus 2008

Kisruhnya Orientasi Mahasiswa Baru

Beberapa waktu lalu, sempat terjadi perselisihan di internal panitia Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) IAIN Banten. Sebuah aral yang bisa jadi akan memicu sengketa serius antar Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus (OKIK) itu adalah tradisi tender yang lumrah terjadi dalam hajat tahunan pasca penerimaan Mahasiswa baru.

Tender, alokasi dana kegiatan, dan insentif panitia adalah remah-remah kecil yang sering menimbulkan kecemburuan, dan perselisihan, bahkan mewariskan dendam diantara anggota OKIK. Muaranya adalah pemanfaatan dana sisa Orientasi, yang kadang mengabaikan kesejahteraan dan kepuasan peserta Orientasi.

Ironi yang muncul setelah fase kecemburuan dan ketidakpuasan panitia, biasanya adalah dua sikap dekonstruktif. Yakni sikap apatis, baik secara personal maupun kolektif, dan atau tradisi saling hujat yang berujung pada provokasi kepada peserta agar melakukan konfrontasi terhadap panitia inti orientasi. yang tentu keduanya tentu saja merisaukan bagi para panitia inti dan pejabat eksekutif mahasiswa.

Kenyataan inilah yang terjadi dalam setiap pelaksanaan orientasi mahasiswa baru, dari tahun ke tahun. Mengapa ini terjadi? Baiknya kita diskusikan bersama. Dan saya ingin coba membahasnya dari beberapa sudut; historis, psikologi, ideology pasar dan politik yang kesemuanya –mungkin- berandil besar dalam kondisi tersebut.

Pertama, kita melihat pelaksanaan orientasi tahun lalu misalnya, beberapa perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), secara kolektif, sempat mengundurkan diri dari kepanitiaan Orientasi. Mundur karena melihat ada ketimpangan peran dan kinerja antara panitia dari BEMI dengan panitia dari UKM. Kisuh internal itu diperparah dengan ketidakstabilan emosi seorang panitia bagian Orlap, yang kebetulan aktif di UKM. Kelelahan yang sangat, -menurut, pengakuannya- membuatnya bersikap tidak strategis, dengan membawa benda tajam ke area orientasi. Berbulan kemudian, setelah orientasi usai, panitia inti orientasi didemo mahasiswa baru, yang menuntut laporan pertanggung jawaban panitia, dan pemenuhan fasilitas orientasi, berupa sertifikat. BEMI menjadi bulan-bulanan, lima mahasiswa baru saat itu, membakar ban bekas di depan kantor BEMI, dan ruangan BEMi yang baru dicat, menjadi korban coretan jorok bernada ejekan dari mahasiswa angkatan 2007.

Setahun sebelumnya, kisruh internal juga terjadi. Dipicu oleh pelanggaran terhadap tata tertib orientasi, mengenai keharusan mengenakan celana panjang bagi seluruh peserta. Beberapa peserta perempuan, karena alasan ideologis menentang dan melanggar peraturan tersebut. Sebagain panitia bersikukuh mengnginkan peraturan ditegakkan, dan beberapa panitia lain, dari tataran panitia pengarah, justru melihat sisi lain dari pelanggaran tersebut, yakni sikap kritis peserta dan toleransi serta perlindungan atas keyakinan yang dianut setiap mahasiswa. Kisruh itu berimbas pada keributan kecil antar peserta dengan panitia, dan lagi-lagi berujung pada demonstrasi. Memang tidak ada problem tender dalam kasus ini, karena tender dilakukan terbuka. Tetapi sikap provokatif beberapa panitia terhadap peserta, untuk menentang aturan yang berlaku saat itu, disinyalir menjadi biangnya.

Yang lucu justru terjadi pada tahun 2005, orientasi mahasiswa baru diboikot oleh beberapa kalangan UKM, alasannya sepele, porsi keterwakilan UKM dalam kepanitiaan diperkecil oleh BEMI. Al-hasil, UKM menggelar Orientasi tandingan dengan nama 'Kelakar'. Orientasi resmi yang diadakan BEMI pun menjadi sepi, karena sudah menjadi rahasia umum, bahwa orientasi menjadi meriah ketika semua UKM berkompetisi menampilkan kreasi terbaiknya.

Dan di tahun 2004, kekisruhan juga dilakukan peserta. Arogansi panitia ditambah sedikit bisikan dari beberapa mahasiswa lama, yang tidak terlibat dalam kepanitiaan, rupanya cukup efektif memprovokasi mahasiswa peserta orientasi saat itu. Dan kali itu tak cuma BEMI yang menjadi korban, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) pun harus rella kantornya diacak-acak oleh sepasukan mahasiswa yang menamakan diri GSM. Saat itu, sempat tersiar kabar, bahwa keterlambatan pembagian sertifikat memang disengaja, untuk menguji daya kritis mahasiswa baru.

Jika demikian, bukan tidak mungkin, tradisi demonstrasi mahasiswa baru terhadap panitia orientasi juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sebab –dari sudut psikis- beberapa mahasiswa lama, baik yang terlibat sebagai panitia maupun tidak, cenderung senang membakar emosi mahasiswa baru, dan mahasiswa baru, yang dipenuhi rasa penasaran, tentu juga ingin mencoba asiknya berdemonstrasi.

Apabila dikaitkan dengan ideologi politik, kita dapat meminjam teori sosialisme dalam melihat kasus-kasus yang ada. Bahwa pertentangan kelas dalam prilaku sosial, akan selalu terjadi ketika terjadi ketimpangan relasi dalam sebuah lingkungan sosial. Ya, hampir dalam setiap acara orientasi anggota baru dalam sebuah komunitas, yang cenderung mengedepankan strata dan relasi yang struktualis. Selalu ada sekat antara yang lama dengan yang baru, sekat yang masyhur disebut senioritas!

Relasi senior-junior yang timpang, biasanya memunculkan korban. Dan yang dikorbankan, biasanya sang junior. Maka jangan heran jika dalam sebuah pengkaderan, muncul jargon, bahwa "panitia tidak pernah salah, jikapun salah, panitia selalu benar!" kondisi tersebut seakan dilestarikan. Sehingga dalam beberapa kasus, penerimaan anggota baru, selalu identik dengan perpeloncoan yang dibumbui kekerasan fisik maupun psikis.

Dari segi ekonomi, orientasi pengenalan mahasiswa yang melibatkan ratusan peserta, tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para homo economicus, yang melihat sesama manusia dari kacamata pasar. Ya, orientasi dan event-event lain yang mensyaratkan pesertanya untuk membiayai pelaksanaan acara, memang tak sepi dari 'kepentingan pasar' sang pengelola acara. Banyaknya panitia, sebanding dengan banyaknya pendapatan! Dan pendapatan pengelola, bergantung pada seberapa mampu ia mengolah event. Jika dikaitkan dengan ideologi pasar yang berkembang saat ini, maka ada dua teori yang sedapat mungkin dianut oleh para pelaku ekonomi dunia saat ini. Yakni kapitalisme, dan sosialisme.

Penganut kapitalisme, memandang pasar sebagai media pencari keuntungan belaka. Setiap pribadi dan isntitusi berhak mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan kapitalisme, biasanya memandang konsumen (dalam hal ini, peserta) sebagai obyek belaka. Kepuasan konsumen, disesuaikan dengan daya belinya. Dan sang pengelola pasar, dengan segala cara, harus berkeuntungan lebih besar. Seperti, kata Lenin, "Kapitalisme menghasilkan Kolonialisme baru", maka penganut kapitalisme lebih mirip penjajah, yang memandang konsumen dan pesaing pasar sebagai obyek pemerasan.

Sosialisme menawarkan teori lain. Bagi seorang sosialis, pasar ada untuk pemerataan pendapatan. Maka sedapat mungkin kebijakan dibuat untuk kepentingan bersama. Bahwa jaminan sosial yang maksimal, lebih penting dari sekedar mengeruk keuntungan. Dan kadang, sosialisme tidak memberi pilihan yang banyak bagi pelaku pasar. Semua kebijakan dibuat untuk kepentingan Negara (dalam hal ini, keluaga besar mahasiswa). Para pelaku pasar, baik produsen/pengelola, maupun konsumen, kadang dibiarkan merugi.

Lantas bagaimana dengan pelaksanaan Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) tahun ini? Mekanisme apa yang diberlakukan pengelolanya? kondisi psikis mana yang dimiliki para pengelola maupun pesertanya? Relasi sosial apa yang terjadi? Dan prilaku pasar mana yang dipilih?

Perlu analisa dan waktu lebih lanjut mengurai lima pertanyaan singkat itu. Sedikit rumit memang, tapi itu semua akan terjawab seiring waktu pelaksanaan OPAK, hingga LPJ dan pembagian sertifikat nanti. Dan yang lebih menarik adalah sebuah pertanyaan kecil; besarkah manfaat Opak untuk para pesertanya? Sampai-sampai pada saat pendaftaran lalu, ada beberapa calon peserta yang seolah menyesal betul, tidak diperkenankan mengikuti Opak, karena para pengelola menerapkan quota 800 peserta saja. Tidak lebih..

Senin, 25 Agustus 2008

Nusantara Yang Selalu Terjajah (kado untuk Hari Kemerdekaan Ri ke 63)

Konon, jauh sebelum munculnya peradaban Yunani, dunia mengenal sebuah negeri adidaya yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Negeri panutan bernama “Atlantis” itu, menurut beberapa ahli sejarah, berada di semenanjung Asia lama, yang kemudian dikenal dengan kawasan Nusantara.

Mitos kejayaan nusantara lama itu, pernah diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie, dalam peringatan “Hari kebangkitan Nasional” beberapa waktu lalu. Nusantara memang kaya dengan kegenda, yang bercerita tentang majunya peradaban sebuah Negeri yang tersebar di seantero wilayah yang subur dengan ekonomi agrarian, kelautan dan perdagangan. Tarumanagara, Samudera Pasai, Padjajaran, Majapahit, Demak Bintoro, Mataram, Banten, dan Cirebon, adalah sebagian dari ribuan kerajaan yang tercatat dalam tinta emas sejarah, pada rentang waktu sekitar 700-1700 Masehi.

Tiga abad lebih setelahnya, kejayaan negeri yang dikenal gemah-ripah loh jinawi itu kemudian sirna, karena perang saudara dan rakusnya penjajahan. Setelah melepas diri dari penjajahan, dan membentuk Negara Republik, bernama Indonesia, sejak 63 tahun lalu, bangsa ini tak kunjung beranjak dari penrjajah.

Kerdilnya jiwa bangsa ini tercermin dalam pertentangan ideologis yang terjadi di negeri ini, sejak awal kemerdekaan. Dan pertentangan ideologis itu, ternyata tak pernah sepi dari kepentingan pihak asing. Dulu, Soekarno merangkul Komunisme, sebagai strategi pendekatan terhadap Uni Sovyet dan China. Pahlawan Proklamasi itu, kemudian mengusung Nasionalisme,Agama dan Komunis (Nasakom), sebagai ideology cultural. Sebuah Ambivalensi yang berbuah perpecahan bangsa. Soeharto, juga mengadopsi ideologi pembangunan Amerika, dengan wacana Developmentasi yang kemudian kandas sebelum tinggal landas. Kebijakan ekonomi yang diambil Soeharto, tak terhindar pula dari intervensi asing, yang menghasilkan setumpuk hutang kepada IMF dan Bank Dunia.

Kini, setelah hampir sepuluh tahun rezim orde baru terguling, pemerintah Indonesia tak pernah sampai hati menepis intervensi asing. Terlepasnya Timor-Timor, penguasaan blok Cepu, hingga direbutnya Sipadan dan Ligitan oleh negeri jiran, dan pembangunan pangkalan udara Malaysia di wilayah perbatasan yang mestinya dinetralkan, sampai surat dari Senat Amerika terhadap Presiden, yang meminta dilepasnya para sparatis Papua, menjadi bukti betapa lemahnya kita di mata negara-negara lain.

Ironisnya, tak hanya pemerintah yang kini dikuasai Bangsa Asing. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagmaan, hingga partai politik, juga terjerat untuk memperjuangkan kepentingan pihak asing. Neo Liberalisme, sparatisme serta Terorisme dan Fundamentalisme agama yang semakin marak, konon dibiayai berbagai perusahaan dan organisasi transnasional yang memilih budaya dan ideology sebagai jalur penjajahan untuk kemudian mengeruk keuntungan kelompoknya. Yang lebih mengerikan, cengkerman kapitalisme juga tak mampu ditepis oleh pemerintah, memilih berpihak pada pengusaha, ketimbang kepada rakyat jelata.

Globalisasi, memang sulit dihindari, tetapi seharusnya bangsa ini sadar, bahwa kita memiliki akar kebudayaan dan ideologis serta tradisi ekonomi yang telah merakyat sejak berbad lalu. padahal sesungguhnya, para pendiri republik ini sadar akan hal tersebut, mereka merangkumnya dalam Pancasila. Jika saja Pancasila diterapkan dalam setiap aspek kebijakan pemerintah, maka bangsa ini dapat berkompetisi dengan peradaban dunia lainnya. Ya, globalisasi tak perlu dihindari, kita tinggal menggali kearifan lokal yang terdapat dalam ribuan tradisi dan budya yang terdapat di negeri ini, untuk kemudian dikembangkan sebagai kekayaan pariwisata yang akan menarik minat wisatawan asing. Kekayaan alam yang tersisa juga akan bermanfaat untuk kemakmuran rakyat, jika manajemen ekonomi kerakyatan yang terkonsep dalam koperasi dan prinsip ekonomi pancasila dijalnkan dengan baik. Perpecahan bangsa karena beragam ideology juga tentu akan dihindari dengan falsafah yang sama.

Sayangnya, para pemimpin negeri ini, hanya pandai bicara tentang tingginya nilai-nilai pancasila, tanpa mau mengimplementasikan dalam praktik yang nyata. Jika kedaan ini terus berlangsung, maka sampai kapanpun, bangsa ini selalu terjajah! .

Jumat, 22 Agustus 2008

Marhaban Ya, Ramadhan

Do'a malaikat Jibril menjelang Ramadhan " "Ya Allah tolong abaikan puasa ummat Muhammad, apabila sebelum memasuki bulan Ramadhan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut: * Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya (jika masih ada); * Tidak berma'afan terlebih dahulu antara suami isteri; * Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Maka Rasulullah pun mengatakan Amiin sebanyak 3 kali. Dapatkah kita bayangkan, yang berdo'a adalah Malaikat dan yang meng-amiinkan adalah Rasullullah dan para sahabat , dan dilakukan pada hari Jumaat. Oleh itu SAYA TERLEBIH DAHULU MEMOHON MAAF jika saya ada berbuat kesalahan, baik yang tidak di sengaja maupun yang di sengaja , semoga kita dapat menjalani ibadah puasa .. SELAMAT BERPUASA..

Sabtu, 16 Agustus 2008

Nusantara Yang Selalu Terjajah (kado untuk Hari Kemerdekaan Ri ke 63)

Konon, jauh sebelum munculnya peradaban Yunani, dunia mengenal sebuah negeri adidaya yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Negeri panutan bernama “Atlantis” itu, menurut beberapa ahli sejarah, berada di semenanjung Asia lama, yang kemudian dikenal dengan kawasan Nusantara.

Mitos kejayaan nusantara lama itu, pernah diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie, dalam peringatan “Hari kebangkitan Nasional” beberapa waktu lalu. Nusantara memang kaya dengan kegenda, yang bercerita tentang majunya peradaban sebuah Negeri yang tersebar di seantero wilayah yang subur dengan ekonomi agrarian, kelautan dan perdagangan. Tarumanagara, Samudera Pasai, Padjajaran, Majapahit, Demak Bintoro, Mataram, Banten, dan Cirebon, adalah sebagian dari ribuan kerajaan yang tercatat dalam tinta emas sejarah, pada rentang waktu sekitar 700-1700 Masehi.

Tiga abad lebih setelahnya, kejayaan negeri yang dikenal gemah-ripah loh jinawi itu kemudian sirna, karena perang saudara dan rakusnya penjajahan. Setelah melepas diri dari penjajahan, dan membentuk Negara Republik, bernama Indonesia, sejak 63 tahun lalu, bangsa ini tak kunjung beranjak dari penrjajah.

Kerdilnya jiwa bangsa ini tercermin dalam pertentangan ideologis yang terjadi di negeri ini, sejak awal kemerdekaan. Dan pertentangan ideologis itu, ternyata tak pernah sepi dari kepentingan pihak asing. Dulu, Soekarno merangkul Komunisme, sebagai strategi pendekatan terhadap Uni Sovyet dan China. Pahlawan Proklamasi itu, kemudian mengusung Nasionalisme,Agama dan Komunis (Nasakom), sebagai ideology cultural. Sebuah Ambivalensi yang berbuah perpecahan bangsa. Soeharto, juga mengadopsi ideologi pembangunan Amerika, dengan wacana Developmentasi yang kemudian kandas sebelum tinggal landas. Kebijakan ekonomi yang diambil Soeharto, tak terhindar pula dari intervensi asing, yang menghasilkan setumpuk hutang kepada IMF dan Bank Dunia.

Kini, setelah hampir sepuluh tahun rezim orde baru terguling, pemerintah Indonesia tak pernah sampai hati menepis intervensi asing. Terlepasnya Timor-Timor, penguasaan blok Cepu, hingga direbutnya Sipadan dan Ligitan oleh negeri jiran, dan pembangunan pangkalan udara Malaysia di wilayah perbatasan yang mestinya dinetralkan, sampai surat dari Senat Amerika terhadap Presiden, yang meminta dilepasnya para sparatis Papua, menjadi bukti betapa lemahnya kita di mata negara-negara lain.

Ironisnya, tak hanya pemerintah yang kini dikuasai Bangsa Asing. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagmaan, hingga partai politik, juga terjerat untuk memperjuangkan kepentingan pihak asing. Neo Liberalisme, sparatisme serta Terorisme dan Fundamentalisme agama yang semakin marak, konon dibiayai berbagai perusahaan dan organisasi transnasional yang memilih budaya dan ideology sebagai jalur penjajahan untuk kemudian mengeruk keuntungan kelompoknya. Yang lebih mengerikan, cengkerman kapitalisme juga tak mampu ditepis oleh pemerintah, memilih berpihak pada pengusaha, ketimbang kepada rakyat jelata.

Globalisasi, memang sulit dihindari, tetapi seharusnya bangsa ini sadar, bahwa kita memiliki akar kebudayaan dan ideologis serta tradisi ekonomi yang telah merakyat sejak berbad lalu. padahal sesungguhnya, para pendiri republik ini sadar akan hal tersebut, mereka merangkumnya dalam Pancasila. Jika saja Pancasila diterapkan dalam setiap aspek kebijakan pemerintah, maka bangsa ini dapat berkompetisi dengan peradaban dunia lainnya. Ya, globalisasi tak perlu dihindari, kita tinggal menggali kearifan lokal yang terdapat dalam ribuan tradisi dan budya yang terdapat di negeri ini, untuk kemudian dikembangkan sebagai kekayaan pariwisata yang akan menarik minat wisatawan asing. Kekayaan alam yang tersisa juga akan bermanfaat untuk kemakmuran rakyat, jika manajemen ekonomi kerakyatan yang terkonsep dalam koperasi dan prinsip ekonomi pancasila dijalnkan dengan baik. Perpecahan bangsa karena beragam ideology juga tentu akan dihindari dengan falsafah yang sama.

Sayangnya, para pemimpin negeri ini, hanya pandai bicara tentang tingginya nilai-nilai pancasila, tanpa mau mengimplementasikan dalam praktik yang nyata. Jika kedaan ini terus berlangsung, maka sampai kapanpun, bangsa ini selalu terjajah!

Selasa, 12 Agustus 2008

Narsisme dan Gerakan Mahasiswa Yang Kehilangan Orientasi.

oleh : Abdul Malik


“Sebagai bagian dari strategi aksi, sedikit huru-hara kadang diperbolehkan, demi didengarnya issu yang diusung!”

Begitu kira-kira doktrin yang pernah saya dapatkan dalam materi strategi dan aksi, yang biasa disingkat stratak, di sebuah organisasi kemahasiswaan (ormawa) ekstra kampus. Ketika issu yang diangkat dihiraukan, seolah tak memiliki selling point, maka aksi radikal menjadi solusi praktis yang super instant , sebagai sarana potong kompas, agar issu dilirik dan aksipun terpublikasikan.

Demonstrasi, makar dan pemberontakan terhadap rezim, seakan identik dengan gerakan mahasiswa. Padahal, terlepas dari represifitas aparat, huru-hara dan anarkhisme hampir selalu dianulir dalam setiap agenda rapat tekhnik lapangan (kajian & rapat persiapan demonstrasi). Setiap koordinator lapangan sebuah aksi, pasti mewanti-wanti timnya untuk tidak bertindak anarkhis. Dalam hal ini, setiap aksi mahasiswa, biasanya mengusung moral sebagai basis ideologi gerakan.

Namun sayang, dengan hadirnya berbagai organisasi berlabel kemahasiswaan –baik resmi, maupun taktis,- saat ini, demonstrasi kadang hanya menjadi arena pengukuhan eksistensi ormawa. Lihat saja dalam beragam aksi yang diberitakan, kibaran bendera dan panji-panji keorganisasian seakan berebut mencari tempat, agar disorot kamera. Fenomena tersebut, memunculkan asumsi tentang disorientasi gerakan ormawa saat ini.

Meningkatnya jumlah ormawa di era reformasi, menandakan adanya keragaman ideologi, pola dan orientasi gerakan mahasiswa saat ini. Ditambah lagi dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyebabkan semakin terpecahnya fokus kontrol mahasiswa terhadap sebuah rezim pemerintahan. Ini saya buktikan ketika mengikuti sebuah forum yang mempertemukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) secara nasional. Berkali forum hampir pecah, karena ketidak sepahaman agenda dan issu yang diusung. Hampir semua BEM berkeinginan agar issu di daerahnya diangkat bersama, menjadi issu nasional.

Di level daerah, egosentris masing-masing ormawa juga tak bisa dihindari. Dalam sebuah aksi, kadang ada saja ormawa yang enggan untuk bergabung dengan ormawa lain, meski issu yang diusung seragam, dan obyek yang menjadi target juga sama. Kbesaran bendera dan panji ormawa kadang membuat seorang dan sekelompok aktivis besar kepala, dan mengindahkan peningnya kebersamaan.

Di internal kampus, egosentris ormawa seakan bermuara. Lihat saja dalam setiap perhelatan Pemilu Raya Mahasiswa, sebuah agenda tahunan untuk suksesi kepemimpinan BEM dan setingkatnya, semua ormawa –ekstra maupun intra kampus- berebut tempat di hati mahasiswa, agar dipilih menjadi presiden mahasiswa, senat, maupun anggota Badan Perwakilan Mahasiswa. Lucunya, dalam agenda yang biasanya berlangsug hanya sebulan itu, teman satu kosan bisa menjadi musuh yang paling gila.

Padahal, jika menilik sejarah Pergerakan Nasional, dinamika peolitikan Indonesia tak pernah lepas dari cerita heroik tentang idealisme anak-anak muda yang turun ke jalan sambil membawa panji-panji kebesaran Kampus atau organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Keragaman itu telah ada sejak lahirnya Boedi Otomo (1902), dan hanya dengan ghirah persatuan serta kesadaran moral untuk melawan segala bentuk penindasan, kesewenangan dan penyimpangan saja, yang mampu menorehkan sejarah, itu pun hanya bisa dilakukan bersama.

secara di tanah pertiwi, hingga bermunculannya tuntutan pengusutan korupsi dan penolakan atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai daerah di Nusantara.



Dari politisi genit, hingga oposan yang provokatif,

Oleh : Abdul Malik

Pemilu 2009 mendatang, memang memberi ruang yang cukup luas bagi kaum muda dan mahasiswa. Semangat kaum muda yang menggebu, kini banyak dipertontonkan oleh banyak tokoh, yang tiba-tiba bermunculan di media, dengan jargon yang hampir seragam; “perlunya kaum muda memimpin!”

‘Kegenitan’ berpolitik yang mereka tampilkan dalam iklan yang menghabiskan dana tak sedikit itu, bagi saya, adalah euphoria demokrasi yang terlambat. Seperti telatnya pubertas, yang dialami remaja tua. Semangat yang mereka tunjukkan, tak sejalan dengan sikap masyarakat umum, yang kini terlihat jenuh dengan hingarnya dunia politik (lihat saja besarnya persentase golongan putih, dalam setiap pemilihan kepala daerah).

Munculnya beberapa partai baru yang menargetkan kaum muda sebagai konstituen, juga membuat kelompok intelektual muda –baca: Mahasiswa- tergoda untuk terjun dalam pesta demokrasi, tak cuma sebagai tim sukses, apalagi hanya tim penggembira, kini mahasiswa punya kesempatan menjadi calon legislatif di usia muda.

Seorang teman perempuan saya yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif daerah misalnya, teman sekelas saya itu, kini menjadi pengurus salah satu partai baru, bentukan seorang Jendral. Teman saya yang lain, juga perempuan, kini menjadi fungsionaris sebuah partai yang selalu didera konflik internal, Adik kelas saya ini juga punya niat yang sama, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu mendatang. Satu lagi teman saya –satu angkatan- yang hendak maju dalam pemilu mendatang, dia dicalonkan oleh salahsatu partai berbasis organisasi mahasiswa kegamaan.

eberanian tiga teman sekampus saya itu, tentu dialami dan dilakukan oleh sebagian mahasiswa di kampus lain. Salahkah? Tidak juga. Semua berhak dipilih dan berhak memilih. Meski emampuan, kematangan dan komitmen mereka pada masyarakat pemilihnya belum teruji, tapi kesempatan terlibat langsung dalam pemilu legislative, memberi peluang bagi mahasiswa untuk memberikan pencerahan langsung ke tengah masyarakat. Politic education yang efektif, dapat dilakukan sambil mengampanyekan diri.

Dan jika terpilih, kemudian mampu bertahan dan memperjuangkan idealisme kemahasiswaanya, mereka tentu akan eksis sebagai kelompok muda progressif di gedung dewan nanti. Namun jika setelah terpilih, dan -seperti yang biasa terjadi- mereka terjebak dalam system yang korup, kekhawatiran akan hadirnya kaum birokrat muda yang prematur dan karbitan, juga terulangnya tragedi angkatan ‘66’ yang dikenal opportunis, bisa jadi terulang kembali. Mahasiswa yang seharusnya bersikap sebagai agent of control, yang bersikap kritis terhadap sebuah rezim, kini berebut tampil menjadi legislator.

Bagi saya, sikap terbaik bagi mahasiswa saat ini, adalah mengkaji lagi format good government yang tepat bagi bangsa ini. Besaran golput yang tidak sedikit, otonomi daerah, yang menyisakan sengketa dan perebutan wewenang antara pusat dan daerah, bermunculannya sparatisme lokal dan upaya deidiologisasi pancasila, dan membesarnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, adalah tugas berat yang mesti dituntaskan, dicarikan solusi, baik dalam tataran wacana, maupun tataran praktis.

Mahasiswa juga dapat memilih untuk menjadi oposan sejati dengan konsisten mengkritik sekaligus menawarkan solusi bagi pemerintah, kemudian konsentrasi dalam memberdayakan masyarakat sekitarnya, melalui berbagai program yang progressif. Dan sesekali, memprovokasi masyarakat untuk bergerak menetang kebijakan yang korup, juga boleh..

Dari politisi genit, hingga oposan yang provokatif,

Oleh : Abdul Malik

Pemilu 2009 mendatang, memang memberi ruang yang cukup luas bagi kaum muda dan mahasiswa. Semangat kaum muda yang menggebu, kini banyak dipertontonkan oleh banyak tokoh, yang tiba-tiba bermunculan di media, dengan jargon yang hampir seragam; “perlunya kaum muda memimpin!”

‘Kegenitan’ berpolitik yang mereka tampilkan dalam iklan yang menghabiskan dana tak sedikit itu, bagi saya, adalah euphoria demokrasi yang terlambat. Seperti telatnya pubertas, yang dialami remaja tua. Semangat yang mereka tunjukkan, tak sejalan dengan sikap masyarakat umum, yang kini terlihat jenuh dengan hingarnya dunia politik (lihat saja besarnya persentase golongan putih, dalam setiap pemilihan kepala daerah).

Munculnya beberapa partai baru yang menargetkan kaum muda sebagai konstituen, juga membuat kelompok intelektual muda –baca: Mahasiswa- tergoda untuk terjun dalam pesta demokrasi, tak cuma sebagai tim sukses, apalagi hanya tim penggembira, kini mahasiswa punya kesempatan menjadi calon legislatif di usia muda.

Seorang teman perempuan saya yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif daerah misalnya, teman sekelas saya itu, kini menjadi pengurus salah satu partai baru, bentukan seorang Jendral. Teman saya yang lain, juga perempuan, kini menjadi fungsionaris sebuah partai yang selalu didera konflik internal, Adik kelas saya ini juga punya niat yang sama, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu mendatang. Satu lagi teman saya –satu angkatan- yang hendak maju dalam pemilu mendatang, dia dicalonkan oleh salahsatu partai berbasis organisasi mahasiswa kegamaan.

Keberanian tiga teman sekampus saya itu, tentu dialami dan dilakukan oleh sebagian mahasiswa di kampus lain. Salahkah? Tidak juga. Semua berhak dipilih dan berhak memilih. Meski kemampuan, kematangan dan komitmen mereka pada masyarakat pemilihnya belum teruji, tapi kesempatan terlibat langsung dalam pemilu legislative, memberi peluang bagi mahasiswa untuk memberikan pencerahan langsung ke tengah masyarakat. Politic education yang efektif, dapat dilakukan sambil mengampanyekan diri.

Dan jika terpilih, kemudian mampu bertahan dan memperjuangkan idealisme kemahasiswaanya, mereka tentu akan eksis sebagai kelompok muda progressif di gedung dewan nanti. Namun jika setelah terpilih, dan -seperti yang biasa terjadi- mereka terjebak dalam system yang korup, kekhawatiran akan hadirnya kaum birokrat muda yang prematur dan karbitan, juga terulangnya tragedi angkatan ‘66’ yang dikenal opportunis, bisa jadi terulang kembali. Mahasiswa yang seharusnya bersikap sebagai agent of control, yang bersikap kritis terhadap sebuah rezim, kini berebut tampil menjadi legislator.

Bagi saya, sikap terbaik bagi mahasiswa saat ini, adalah mengkaji lagi format good government yang tepat bagi bangsa ini. Besaran golput yang tidak sedikit, otonomi daerah, yang menyisakan sengketa dan perebutan wewenang antara pusat dan daerah, bermunculannya sparatisme lokal dan upaya deidiologisasi pancasila, dan membesarnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, adalah tugas berat yang mesti dituntaskan, dicarikan solusi, baik dalam tataran wacana, maupun tataran praktis.

Mahasiswa juga dapat memilih untuk menjadi oposan sejati dengan konsisten mengkritik sekaligus menawarkan solusi bagi pemerintah, kemudian konsentrasi dalam memberdayakan masyarakat sekitarnya, melalui berbagai program yang progressif. Dan sesekali, memprovokasi masyarakat untuk bergerak menetang kebijakan yang korup, juga boleh..



Narsisme dan Gerakan Mahasiswa Yang Kehilangan Orientasi.

oleh : Abdul Malik


“Sebagai bagian dari strategi aksi, sedikit huru-hara kadang diperbolehkan, demi didengarnya issu yang diusung!”

Begitu kira-kira doktrin yang pernah saya dapatkan dalam materi strategi dan aksi, yang biasa disingkat stratak, di sebuah organisasi kemahasiswaan (ormawa) ekstra kampus. Ketika issu yang diangkat dihiraukan, seolah tak memiliki selling point, maka aksi radikal menjadi solusi praktis yang super instant , sebagai sarana potong kompas, agar issu dilirik dan aksipun terpublikasikan.

Demonstrasi, makar dan pemberontakan terhadap rezim, seakan identik dengan gerakan mahasiswa. Padahal, terlepas dari represifitas aparat, huru-hara dan anarkhisme hampir selalu dianulir dalam setiap agenda rapat tekhnik lapangan (kajian & rapat persiapan demonstrasi). Setiap koordinator lapangan sebuah aksi, pasti mewanti-wanti timnya untuk tidak bertindak anarkhis. Dalam hal ini, setiap aksi mahasiswa, biasanya mengusung moral sebagai basis ideologi gerakan.

Namun sayang, dengan hadirnya berbagai organisasi berlabel kemahasiswaan –baik resmi, maupun taktis,- saat ini, demonstrasi kadang hanya menjadi arena pengukuhan eksistensi ormawa. Lihat saja dalam beragam aksi yang diberitakan, kibaran bendera dan panji-panji keorganisasian seakan berebut mencari tempat, agar disorot kamera. Fenomena tersebut, memunculkan asumsi tentang disorientasi gerakan ormawa saat ini.

Meningkatnya jumlah ormawa di era reformasi, menandakan adanya keragaman ideologi, pola dan orientasi gerakan mahasiswa saat ini. Ditambah lagi dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyebabkan semakin terpecahnya fokus kontrol mahasiswa terhadap sebuah rezim pemerintahan. Ini saya buktikan ketika mengikuti sebuah forum yang mempertemukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) secara nasional. Berkali forum hampir pecah, karena ketidak sepahaman agenda dan issu yang diusung. Hampir semua BEM berkeinginan agar issu di daerahnya diangkat bersama, menjadi issu nasional.

Di level daerah, egosentris masing-masing ormawa juga tak bisa dihindari. Dalam sebuah aksi, kadang ada saja ormawa yang enggan untuk bergabung dengan ormawa lain, meski issu yang diusung seragam, dan obyek yang menjadi target juga sama. Kbesaran bendera dan panji ormawa kadang membuat seorang dan sekelompok aktivis besar kepala, dan mengindahkan peningnya kebersamaan.

Di internal kampus, egosentris ormawa seakan bermuara. Lihat saja dalam setiap perhelatan Pemilu Raya Mahasiswa, sebuah agenda tahunan untuk suksesi kepemimpinan BEM dan setingkatnya, semua ormawa –ekstra maupun intra kampus- berebut tempat di hati mahasiswa, agar dipilih menjadi presiden mahasiswa, senat, maupun anggota Badan Perwakilan Mahasiswa. Lucunya, dalam agenda yang biasanya berlangsug hanya sebulan itu, teman satu kosan bisa menjadi musuh yang paling gila.

Padahal, jika menilik sejarah Pergerakan Nasional, dinamika peolitikan Indonesia tak pernah lepas dari cerita heroik tentang idealisme anak-anak muda yang turun ke jalan sambil membawa panji-panji kebesaran Kampus atau organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Keragaman itu telah ada sejak lahirnya Boedi Otomo (1902), dan hanya dengan ghirah persatuan serta kesadaran moral untuk melawan segala bentuk penindasan, kesewenangan dan penyimpangan saja, yang mampu menorehkan sejarah, itu pun hanya bisa dilakukan bersama.

secara di tanah pertiwi, hingga bermunculannya tuntutan pengusutan korupsi dan penolakan atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai daerah di Nusantara.





Narsisme dan Gerakan Mahasiswa Yang Kehilangan Orientasi.

Oleh : Abdel Malik Mughni*

“Sebagai bagian dari strategi aksi, sedikit huru-hara kadang diperbolehkan, demi didengarnya issu yang diusung!”

Begitu kira-kira doktrin yang pernah saya dapatkan dalam materi strategi dan aksi, yang biasa disingkat stratak, di sebuah organisasi kemahasiswaan (ormawa) ekstra kampus. Ketika issu yang diangkat dihiraukan, seolah tak memiliki selling point, maka aksi radikal menjadi solusi praktis yang super instant , sebagai sarana potong kompas, agar issu dilirik dan aksipun terpublikasikan.

Demonstrasi, makar dan pemberontakan terhadap rezim, seakan identik dengan gerakan mahasiswa. Padahal, terlepas dari represifitas aparat, huru-hara dan anarkhisme hampir selalu dianulir dalam setiap agenda rapat tekhnik lapangan (kajian & rapat persiapan demonstrasi). Setiap koordinator lapangan sebuah aksi, pasti mewanti-wanti timnya untuk tidak bertindak anarkhis. Dalam hal ini, setiap aksi mahasiswa, biasanya mengusung moral sebagai basis ideologi gerakan.

Namun sayang, dengan hadirnya berbagai organisasi berlabel kemahasiswaan –baik resmi, maupun taktis,- saat ini, demonstrasi kadang hanya menjadi arena pengukuhan eksistensi ormawa. Lihat saja dalam beragam aksi yang diberitakan, kibaran bendera dan panji-panji keorganisasian seakan berebut mencari tempat, agar disorot kamera. Fenomena tersebut, memunculkan asumsi tentang disorientasi gerakan ormawa saat ini.

Meningkatnya jumlah ormawa di era reformasi, menandakan adanya keragaman ideologi, pola dan orientasi gerakan mahasiswa saat ini. Ditambah lagi dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyebabkan semakin terpecahnya fokus kontrol mahasiswa terhadap sebuah rezim pemerintahan. Ini saya buktikan ketika mengikuti sebuah forum yang mempertemukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) secara nasional. Berkali forum hampir pecah, karena ketidak sepahaman agenda dan issu yang diusung. Hampir semua BEM berkeinginan agar issu di daerahnya diangkat bersama, menjadi issu nasional.

Di level daerah, egosentris masing-masing ormawa juga tak bisa dihindari. Dalam sebuah aksi, kadang ada saja ormawa yang enggan untuk bergabung dengan ormawa lain, meski issu yang diusung seragam, dan obyek yang menjadi target juga sama. Kbesaran bendera dan panji ormawa kadang membuat seorang dan sekelompok aktivis besar kepala, dan mengindahkan peningnya kebersamaan.

Di internal kampus, egosentris ormawa seakan bermuara. Lihat saja dalam setiap perhelatan Pemilu Raya Mahasiswa, sebuah agenda tahunan untuk suksesi kepemimpinan BEM dan setingkatnya, semua ormawa –ekstra maupun intra kampus- berebut tempat di hati mahasiswa, agar dipilih menjadi presiden mahasiswa, senat, maupun anggota Badan Perwakilan Mahasiswa. Lucunya, dalam agenda yang biasanya berlangsug hanya sebulan itu, teman satu kosan bisa menjadi musuh yang paling gila.

Padahal, jika menilik sejarah Pergerakan Nasional, dinamika peolitikan Indonesia tak pernah lepas dari cerita heroik tentang idealisme anak-anak muda yang turun ke jalan sambil membawa panji-panji kebesaran Kampus atau organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Keragaman itu telah ada sejak lahirnya Boedi Otomo (1902), dan hanya dengan ghirah serta kesadaran moral untuk melawan segala bentuk penindasan, kesewenangan dan penyimpangan saja, yang mampu menorehkan sejarah, itu pun hanya bisa dilakukan bersama. persatuan

secara di tanah pertiwi, hingga bermunculannya tuntutan pengusutan korupsi dan penolakan atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai daerah di Nusantara.

*Mahasiswa Jinayah Siyasah -Pidana&politik Islam-

Fakultas Syari’ah IAIN Banten,

Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa SiGMA

IAIN Banten

Dari politisi genit, hingga oposan yang provokatif

Oleh : Abdel Malik Mughni*

Pemilu 2009 mendatang, memang memberi ruang yang cukup luas bagi kaum muda dan mahasiswa. Semangat kaum muda yang menggebu, kini banyak dipertontonkan oleh banyak tokoh, yang tiba-tiba bermunculan di media, dengan jargon yang hampir seragam; “perlunya kaum muda memimpin!”

‘Kegenitan’ berpolitik yang mereka tampilkan dalam iklan yang menghabiskan dana tak sedikit itu, bagi saya, adalah euphoria demokrasi yang terlambat. Seperti telatnya pubertas, yang dialami remaja tua. Semangat yang mereka tunjukkan, tak sejalan dengan sikap masyarakat umum, yang kini terlihat jenuh dengan hingarnya dunia politik (lihat saja besarnya persentase golongan putih, dalam setiap pemilihan kepala daerah).

Munculnya beberapa partai baru yang menargetkan kaum muda sebagai konstituen, juga membuat kelompok intelektual muda –baca: Mahasiswa- tergoda untuk terjun dalam pesta demokrasi, tak cuma sebagai tim sukses, apalagi hanya tim penggembira, kini mahasiswa punya kesempatan menjadi calon legislatif di usia muda.

Seorang teman perempuan saya yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif daerah misalnya, teman sekelas saya itu, kini menjadi pengurus salah satu partai baru, bentukan seorang Jendral. Teman saya yang lain, juga perempuan, kini menjadi fungsionaris sebuah partai yang selalu didera konflik internal, Adik kelas saya ini juga punya niat yang sama, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu mendatang. Satu lagi teman saya –satu angkatan- yang hendak maju dalam pemilu mendatang, dia dicalonkan oleh salahsatu partai berbasis organisasi mahasiswa kegamaan.

Keberanian tiga teman sekampus saya itu, tentu dialami dan dilakukan oleh sebagian mahasiswa di kampus lain. Salahkah? Tidak juga. Semua berhak dipilih dan berhak memilih. Meski kemampuan, kematangan dan komitmen mereka pada masyarakat pemilihnya belum teruji, tapi kesempatan terlibat langsung dalam pemilu legislative, memberi peluang bagi mahasiswa untuk memberikan pencerahan langsung ke tengah masyarakat. Politic education yang efektif, dapat dilakukan sambil mengampanyekan diri.

Dan jika terpilih, kemudian mampu bertahan dan memperjuangkan idealisme kemahasiswaanya, mereka tentu akan eksis sebagai kelompok muda progressif di gedung dewan nanti. Namun jika setelah terpilih, dan -seperti yang biasa terjadi- mereka terjebak dalam system yang korup, kekhawatiran akan hadirnya kaum birokrat muda yang prematur dan karbitan, juga terulangnya tragedi angkatan ‘66’ yang dikenal opportunis, bisa jadi terulang kembali. Mahasiswa yang seharusnya bersikap sebagai agent of control, yang bersikap kritis terhadap sebuah rezim, kini berebut tampil menjadi legislator.

Bagi saya, sikap terbaik bagi mahasiswa saat ini, adalah mengkaji lagi format good government yang tepat bagi bangsa ini. Besaran golput yang tidak sedikit, otonomi daerah, yang menyisakan sengketa dan perebutan wewenang antara pusat dan daerah, bermunculannya sparatisme lokal dan upaya deidiologisasi pancasila, dan membesarnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, adalah tugas berat yang mesti dituntaskan, dicarikan solusi, baik dalam tataran wacana, maupun tataran praktis.

Mahasiswa juga dapat memilih untuk menjadi oposan sejati dengan konsisten mengkritik sekaligus menawarkan solusi bagi pemerintah, kemudian konsentrasi dalam memberdayakan masyarakat sekitarnya, melalui berbagai program yang progressif. Dan sesekali, memprovokasi masyarakat untuk bergerak menetang kebijakan yang korup, juga boleh..

Sabtu, 02 Agustus 2008

Aku Kecewa Sebagai Konsumen


Terus terang aku kecewa terhadap minimnya perlindungan terhaap konsumen. Hidup di era super hedonis telah menggiringku untuk menjalani -dan menikmati- tradisi konsumtif di negeri gemah- ripah tapi tidak loh jinawi ini. dan sebagai penganut konsumerisme praktis, aku tentu berhadapan dengan berbagai produk yang ternyata tidak sepenuhnya bikin puass!

Betapa beberapa produsen, dan pedagang saat ini, tidak menghargai hak-hak konsumen sepenuhnya. Kebanyakan dari mereka adalah penipu! berkali ku alami ketidaknyamanan atas pelayanan sebuah produk jasa. Dan ironisnya, kebanyakan produk yang tidak mengutamakan kenyamanan konsumen itu adalah produk yang benar-benar vital dalam hidupku.

Jika Anda pengguna Listrik Negara, cerita yang tak pernah digubris para pengelola layanan jasa ini tentu sudah basi. Ya, secara pribadi aku sering kesal dengan byar-pret nya listrik. ketika menulis tugas kuliah atau beberapa catatan penting, tiba-tiba saja listriknya mati, ketika butuh penerangan, juga sama (ini juga konon merugikan banyak pengusaha rumahan), maka saya pikir, buat apa PLN keluarkan banyak iklan dan -kadang- beasiswa, jika pengelolaan usaha listrik itu tak kunjung baik?

Jika Anda pengguna seluler Excelcom, tentu juga mengalami hal serupa dengan saya : banyak mengalami kesulitan dalam menelpon atau mengirim pesan singkat, dan parahnya itu sering terjadi pada jam-jam kerja! percuma XL berikan layanan gratis sampe puass, jika hanya berlaku di malam hari, sebab ini tentu mengganggu pola kerja dan pola hidup para penikmatnya. saya pikir, ini merupakan tradisi yang tidak mendidik.. teman-teman di kampusku, kini banyak yang menjadi 'para peronda malam' hanya untuk bertelepon ria, yang kadang untuk memuaskan keisengan belaka.

Jika anda pengguna angkutan umum yang disingkat Angkot, -khususnya- di Serang, Banten, jangan heran bila sering diturunkan sebelum tempat tujuan, hanya karena sang sopir, di tengah jalan, mendapat banyak penumpang lain yang arahnya berbeda dengan tujuan kita. dan jangan berharap lebih, bahwa angkutan di Serang akan memberi tarif sesuai aturan DisHub, sebab jika tidak ada uang pas, maka tanpa kembalianpun, bisa dianggap impas.

aku jadi bertanya, sejauh-mana kesadaran dan komitmen para perodusen layanan & jasa, terhadap pemenuhan hak-hak konsumen?
luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com