Gusdurian

Surat Terbuka Untuk Politisi Banten

Terkhusus untuk para politisi Banten, yang sedang bersiap,menghadapi Pilkada 2017 nanti, sudahi dulu lah debat kusir tentang siapa cal...

Senin, 07 Februari 2011

Vigilante Tanggungjawab Siapa?

Tragedi kemanusiaan -yang direkayasa- atasnama agama kembali terjadi di negeri ini. Kali ini 6 warga Jemaat Ahmadiyah –Faksi Qadiyani- Indonesia di Cikeusik (JAI). Ironisnya, tragdei itu berlangsung, di saat para tokoh agama nasional mengadakan pekan kerukunan umat beragama di Jakarta. Kejadian yang konon terjadi karena provokasi itu, seharusnya menampar eksistensi para tokoh agama, juga mempermalukan Forum Kerukunan Umat Beragama, yang kini telah dibentuk di setiap daerah di negeri ini.
Menurut data Setara Institute, penyerangan terhadap JAI selama tiga tahun terkahir (sejak tahun 2009) telah mencapai 84 kasus. Hal itu belum ditambahkan dengan berbagai kekerasan atasnama agama yang dilakukan Vigilante atau kelompok yang bergerak dengan cara sendiri di luar hukum terhadap berbagai komunitas lain di negeri ini.
Secara historis, Vigilante (sebuah istilah yang dipopulerkan Setara Institute dalam menyebut kelompok radikal yang gemar melakukan kekerasan tanpa mengindahkan kaidah hukum yang berlaku) menjadi problem yang terus menghantui kehidupan beragama sejak dikawinkannya kepentingan politik dengan ambisi fanatik kaum agamawan (baca; Theokrasi).
Sejarah perpolitikan di berbagai Negara di dunia ini, tak pernah sepi dari cerita tentang gigihnya kaum vigilante dalam memaksakan keyakinannya, dan mereduksi nilai-nilai agama, sebagai pembenar bagi ambisi politik kelompok agama dalam menyeragamkan keyakinan. Dalam sejarah islam tercatat kerasnya pertarungan ideologis kaum Khawarij, Mu’tazilah, Syi’ah, dan Sunni, serta berbagai kelompok sempalan di dalamnya yang kerap menahbiskan diri sebagai golongan terbenar. Hal sama juga terjadi dalam sejarah agama Kristen, Hindu, Budha, maupun Yahudi. Semua itu bermula dari fanatisme dan ambisi politik untuk menjadi kelompok yang berkuasa.
Di Indonesia, yang mayoritas warganya menganut agama Islam, banyak tersiar kabar tentang tindak kekerasan yang dilakukan Vigilante muslim. Riset dari beberapa lembaga kajian sosial dan keagamaan menunjukkan adanya peningkatan jumlah kekerasan yang dipicu oleh isu agama. Setara Institute melansir jumlah kekerasan mengusung agama pada tahun 2010 telah terjadi sebanyak 286 kali di negeri ini. Pelanggaran kebebeasan beragama itu cenderung meningkat disbanding tahun 2009 yang menurut Setara Institute terjadi 17 kasus. Sementara pada tahun 2008, The Wahid Institute melansir 59 kasus kekerasan yang dilakukan organisasi masyarakat tertentu, dengan dalih agama.

Peran Tokoh Agama Terhadap Vigilante.

Di indonesia, tingginya jumlah kasus kekerasan atas nama agama di negeri ini, banyak dipersalahkan kepada pemerintah yang dianggap tak tegas dalam menindak prilaku premanisme kelompok dan anaskhisme kaum vigilante. Namun benarkah hal ini sepenuhnya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah? Sebab selama ini, seperti diketahui di lapangan, beberapa tokoh agama (bahkan yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama) juga kerap melakukan provokasi, dan cenderung membiarkan ummatnya melakukan kekerasan terhadap kelompok agama lain.
Berikut ini akan saya urai beberapa pengalaman pribadi saya seputar kemajemukan kelompok beragama di negeri ini.
1). Menjelang tahun baru 2011 lalu, seorang khatib jumat di sebuah masjid di daerah Karawang mengurai tentang tasyabbuh atau meniru-niru kaum lain sebagai dalil untuk melarang perayaan tahun baru, dan ucapan selamat natal bagi jamaahnya. Lebih lanjut, ia juga mengajak jamaah untuk senantiasa merujuk pada hadist dan Al-Qur’an dalam menjalankan roda kehidupan. Dengan menyitir hadist bid’ah, ia juga menyindir perayaan hari besar islam yang marak di Indonesia, yang menurutnya juga menyimpang dari ajaran Nabi.
2). Di lain waktu, di sebuah majelis ta’lim di Karawang, seorang ustadz begitu menggebu menerangkan dalil-dalil tentang perayaan maulid, dan tradisi tahlil di Indonesia. Ia juga meminta jamaahnya berhati-hati terhadap kelompok lain dalam Islam, yang kerap mengajak pada tindakan radikal dan terorisme. Fenomena usang yang terjadi sejak akhir abad ke-19 itu ternyata masih marak terjadi di daerah. Klaim kebenaran sepihak, dan menganggap pihak lain yang tak sepaham sebagai musuh yang harus diwaspadai, masih mengakar di benak para pendakwah lokal.
3). Hal sama juga terjadi di Serang, Banten. Dalam sebuah pengajian umum yang digelar di area makam kasultanan Banten, seorang tokoh agama nasional yang kini dipenjara karena tuduhan terorisme, dengan lantang menyuarakan permusuhan terhadap aparat pemerintah. Ia bahkan menuding tokoh islam lain sebagai kafir, antek yahudi, dan menilai para aparat pemerintah baik di kepolisian, militer, maupun di sector sipil, sebagai kaum murtadin.
Pandangan tersebut kemudian diamini oleh tokoh agama local Serang. Dalam sebuah wawancara dengan ketua Kenadziran Makam Kasultanan Banten[1], penulis sempat mendapat tudingan sebagai pemecah belah umat, karena ia menilai media sebagai biang kerok dari ditangkapnya tokoh panutan sang ketua kenadziran (lihat www.bantenrayapost.co.cc, tanggal 27 Mei 2010).
4). Di lain waktu, masih di Serang, seorang ketua organisasi masyarakat (ormas) Islam meminta bantuan penulis untuk mewacanakan gerakan anti pendirian gereja di Serang Timur. Ia pun menggerakkan kadernya di kampus untuk melakukan aksi penutupan sebuah gedung olahraga, yang disinyalir kerap dijadikan tempat kebaktian umat kristiani. Sang ketua ormas berdalih, aksi yang ia gerakkan adalah untuk meminimalisir konflik dan kekerasan yang akan dilakukan masyarakat.
5). Aksi penentangan pendirian gereja juga pernah dilakukan mahasiswa di Kota Cilegon, Banten. Dengan dukungan anggota DPRD setempat, aksi tersbut berhasil menutup sebuah studio musik yang disinyalir kerap dijadikan tempat latihan kebaktian pelajar setempat.
Di lain pihak, seorang anggota DPRD Banten beragama Kristen sempat mengeluhkan maraknya aksi-aksi tersebut, sebagai tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Ia yang dikenal kritis kemudian menggalang gerakan tersendiri di kalangan mahasiswa Banten untuk mengkritisi pemerintah. Ia juga rajin menyambangi kantung-kantung kemiskinan di Banten untuk memberi bantuan sosial. Celakanya, sikap kritis dan dermanya dianggap sebagai upaya missionaris oleh anggota DPRD Banten lainnya yang berstatus muslim.
6). Beberapa media Islam juga tak pernah bosan mengungkap pentingnya kewaspadaan umat islam terhadap bahaya kristenisasi, dan tak pernah berhenti menebar wacana anti pluralisme, sekularisme, dan liberalisme yang kerap mereka akronimkan menjadi sepilis. Sikap-sikap semacam itulah yang telah menyuburkan permusuhan di kalangan anak bangsa, dan melahirkan tindakan-tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Dalil-dalil keagamaan kerap dijadikan pembenar bagi tindakan anarkhisme ummat.
7). Seorang jemaat Gerakan Ahmadiyah Indonesia –Faksi Lahore- (GAI) di situs pertemanan FB sempat berbagi pengalaman kesehariannya di GAI, dalam berhubungan dengan umat beragama lain, uatamanya dengan umat islam di daerah Jogjakarta. Menurutnya, problem yang terjadi dalam berbagai kasus yang menimpa JAI, banyak terjadi pasca Reformasi. Setelah munculnya berbagai kelompok radikal yang menamakan diri sebagaqi pembela Islam. Perselisihan paham antara jamaah Ahmadiyah dengan kelompok Islam lain, menurutnya sudah terjadi, dan agak mencuat dengan munculnya fatwa MUI I tahun 70-80an. Tapi hal itu tidak sampai berujung pada tindak kekerasan. Masih dalam tataran dialogis. Sampai era Refomasi, sejak munculnya banyak model ormas semacam Front Pembela Islam, proses itu membrutal dalam bentuk tindak kekerasan seperti yang terjadi sekarang ini.
Dari berbagai cerita tersbut dapat disimpulkan bahwa Vigilante terjadi akibat adanya provokasi yang dilakukan oleh sebagian tokoh agama, dan kian mencuat pasca Reformasi, setelah bebeberapa tokoh agama membentuk organisasi masyarakat bertajuk Islam, dan melakukan kaderisasi secara massif. Mereka melakukan indoktrinasi terhadap kalangan anak-anak muda yang sedang bersemangat untuk mempelajari agamanya. Berbagai ajaran berbau superioritas kelompok, dan kebencian terhadap kelompok lain menjadi menu utama dalam berbagai kajian mereka.
Kebenaran subjektif, kadang mematikan rasa kemanusiaan seseorang. ketika rasa kebenaran telah digenggam dalam ego, maka tak ada tempat belas kasih bagi mereka yang bersebrangan. sungguh kenyataan ironis bagi peradaban islam. aku jengah dengan doktrin-doktrin yang ditafsirkan dengan tanpa upaya rasionalisasi dan konstektualisasi, hanya menjadi virus ganas yang menyeramkan, dia menjadi seperti zombie dan drakula yang haus darah, dan bergentayangan mencari mangsa.
Sebuah ajaran sesuci, semulia, dan sekeren apapun akan berubah menjadi bara api yang membakar jiwa penganutnya, untuk bertindak irrasional, jika ditafsirkan dan dipraktikkan dengan egosentris dan mental diri yang picik dan penuh kebencian.
Meski di negeri ini telah ada berbagai instrumen hukum yang melindungi kehidupan beragama seperti UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Internasional tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Nama Agama, tetapi instrumen itu hanya menjadi bahan kajian lembaga-lembaga tertentu saja. Di lapangan, ummat disuguhi doktrin kebenaran subyektif yang memicu pada rasa superior dan kebencian terhadap kelompok lain.
Meski telah dibentuk FKUB dan berbagai forum kerukunan lain, tak berguna rasanya jika kelompok-kelompok pendoktrin kebenaran subyektif dibiarkan menebar kebencian di hati masyarakat.






[1] Wawancara dilakukan semasa penulis berkarier sebagai Wartawan Banten Raya Post,

0 komentar:

luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com