Gusdurian

Surat Terbuka Untuk Politisi Banten

Terkhusus untuk para politisi Banten, yang sedang bersiap,menghadapi Pilkada 2017 nanti, sudahi dulu lah debat kusir tentang siapa cal...

Senin, 17 September 2012

Sisi Lain Munas NU III

Musyawarah Nasional NU tak hanya menjadi ajang silaturahim para ulama pesantren. Munas NU di Pondok Pesantren Kempek yang baru berakhir malam ini juga menjadi ajang pertemuan kaum muda NU. Termasuk para aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sebagai anak budaya dari NU, PMII, dan jaringan alumninya berkomitmen mengawal gerakan para ulama.
Dalam perjalanan menuju Cirebon bersama Ketua Umum  Pengurus Besar PMII Addin Jauharuddin, Ketua Kaderisasi Nasional PMII, Ketua Penataan Aparatur Organisasi PMII, Luhamul Amani, dan anggota Biro Hukum dan HAM PB PMII, Huda Kalimullah, terjadi perdebatan hangat seputar rencana PBNU untuk mereview UU Pemda, dan prosesi pemilukada yang dinilai merusak tatanan sosial masyarakat.
Dari diskusi sepanjang perjalanan itu, disimpulkan bahwa PB PMII akan melakukan judicial review (uji materi) terhadap UU 18/2008, tentang  Pemda kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Uji materi tersebut menurut Addin,  dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk mendukung hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU).
"PMII mendukung hasil munas NU. Terutama sejumlah hal, diantaranya tentang penghentian pemilukada. Kami juga akan mengajukan judicial review UU Pemda," ujar Addin.
Selain merusak tatanan sosial dan psikologi masyarakat, Pemilukada juga merusak kaderisasi di PMII. Menurut Addin, UU Pemda saat ini justru bertentangan dengan nilai -nilai UUD 1945, dan Pancasila. "Sila ke empat pancasila menyebutkan permusyawaratan perwakilan. Maka yang tepat, kita juga kembalikan pemilihan kepala daerah, di tingkat propinsi dab kabupaten," paparnya.
Selain soal pemilukada, PMII menurut Addin juga mendesak pemerintah untuk meminimalisir kebocoran anggaran. Karenanya PMII mendukung hasil Munas NU tentang moratorium pajak, selama belum ada pembenahan dalam tatanan perpajakan. "Pajak harus berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur. Pmii mendukung moratorium penghentian pajak," tandasnya.
PMII kata Addin juga akan Menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengintruksikan jajaran kabinetnya untuk menaati dan melaksanakan hasil Munas NU.Dalam diskusi itu juga tercetus tentang dosa besar amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 lalu. 
Bagi saya, ijtihad politik MPR RI yang saat itu dipimpin Amien Rais tak bisa disalahkan. dan secara pribadi saya sepakat jika otonomi daerah diperluas menjadi sistem negara federasi. Apa pasal? Negara kepulauan Indonesia sangat berat untuk diatur secara sentralistik. Sebab hal itu akan mengabaikan lokalitas daerah-daerah.
Tapi ternyata para ulama melihat otonomi daerah dan pemilukada langsung lebih berdampak negatif. Mudhorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. 

0 komentar:

luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com