Gusdurian

Surat Terbuka Untuk Politisi Banten

Terkhusus untuk para politisi Banten, yang sedang bersiap,menghadapi Pilkada 2017 nanti, sudahi dulu lah debat kusir tentang siapa cal...

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Senin, 15 Oktober 2012

Ansor Menunggu Janji Tempo

*Catatan Diskusi Tabayyun Kebangsaan, GP Ansor. 
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid mengungkapkan perlunya sikap arif umat islam, khususnya  para anggota GP Ansor dalam menanggapi pemberitaan soal Algojo 1965 yang dimuat sebuah majalah mingguan pada pekan lalu.
“Diskusi ini hanya upaya tabayun. Kami tak akan melakukan dmos terhadap majalah itu. Karena kami menghargai kemerdekaan pers. Tapi kami juga minta media tersebut bersikap arif. Kami menunggu janji mereka untuk memberikan hak jawab dan kelarifikasi serta permohonan maaf mereka,” kata Nusron dalam sarasehan kebangsaan berthema "Mengingat Kembali Pemberontakan PKI Tahun 1948 - 1965" yang diselenggarakan PP GP Ansor di kantor pusat GP Ansor, Senin malam (15/10).
Nusron menyesalkan munculnya pemberitaan yang menyudutkan para kiai, pesantren, GP Ansor, dan umat Islam khususnya kalangan Nahdiyin. Pemberitaan tersebut menurut Nusron cenderung bias, dan tidak komprehensif. Upaya Rekonstruksi sejarah masa lalu seharusnya disajikan secara komprehensif, obyektif, dan tak menyudutkan pihak manapun. “Ini semacam mengorek luka NU. NU itu habitusnya ramah, dan toleran. Jika kemudian marah, berarti ada hal yang istimewa yang sangat mengusik,” ujarnya.
Tujuan saresehan itu, kata Nusron untuk membuka secara utuh atas peristiwa 1965. Sebab saat ini menurut Nusron banyak film dan tulisan sejarah yang dibuat secara parsial. Sehingga hal itu bisa mengaburkan pemahaman generasi muda.  Hal itu menurut Nusorn akan mengganggu proses rekonsiliasi bangsa. “Kita tahu bahwa sebagian anak-anak PKI sudah diasuh oleh Ansor, sebagian juga jadi anggota Ansor, “ujarnya.
Tapi sekarang luka itu muncul lagi, karena trungkit oleh film sejarah, buku sejarah dan liputan sejarah yang disusun secara parsial. “Seolah PKI adalah korban kedzoliman, dan kalangan santri, adalah yang dholim. Kita ingin sejarah ditulis secara utuh, tidak parsial dan malah menghambat proses rekonsiliasi,” ujarnya.
Forum tersebut menurut Nusron dilakukan untuk meluruskan sejumlah opini yang menyudutkan tersebut. Terlebih sebuah majalah berita mingguan memuat berita yang datanya tak factual. “Saya mengerti ada upaya rekonstruksi sejarah untuk menghindari distrosi sejarah yang dibuat oleh Pemerintah Orde Baru. Tapi upaya itu dilakukan dengan sikap yang sama dengan orde baru. Yakni sejarah itu dibuat parsial dan sepihak. “Ini tidak adil, kita ingin keadilan. Kita ingin sejarah dibaca dengan utuh,” tandasnya.
Berbagai peristiwa berdarah dalam sejarah politik, Indonesia seperti Peristiwa Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965 yang sering disingkat G 30 S atau dikaitkan juga dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), adalah peristiwa situasional yang penuh konflik dan dendam. Karena itu, apapun bisa terjadi dalam kondisi seperti itu.
"Jadi dalam melihat peristiwa masa lalu itu, kita harus arif melihat berbagai peristiwa kekerasan bahkan pembunuhan. Karena itu, usulan meminta maaf tidak relevan dan hanya bernuansa politis, yang bukan tidak mungkin membuka dendam lama kembali," katanya.
Ia juga mengungkap rencana GP Ansor membuat Film dan buku sejarah 1965 yang disusun secara utuh, sehingga tak lagi terjadi distorsi. “Kami sedang melakukan riset untuk pembuatan film tersebut,” ujarnya.
Sementara, pada hari yang sama, sejumlah aktivis pesantren yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bangsa dan Komunitas Pesantren untuk Rekonsiliasi mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyampaikan petisi terhadap rekomendasi Komnas HAM, dan pemberitaan Majalah Tempo. “Pemberitaan majalah Tempo mengandung muatan cercaan, penghinaan dan diskriminasi terhadap para kiai dan orang pesantren yang terlibat dalam pembunuhan dan pembantaian orang-orang PKI tahun 1965 Azas Jurnalisme Cover both all sides tak dihargai dalam reportase tersebut,” kata Jamaludin Muhammad, salah satu peserta petisi dari Komunitas Pusat Studi Pengembangan Pesantren (PSPP), Jamaluddin Muhammad membacakan petisi untuk majlah Tempo. 

Distorsi Sejarah Merusak Rekonsiliasi

*catatan diskusi Tabayyun Kebangsaan GP Ansor (1)


Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta warga NU, terutama kader Ansor untuk mewaspadai setiap gerakan yang berupaya melemahkan NU, salah satunya lewat pengungkapan kembali kasus PKI pada tahun 1965/1966.
“Serangan terhadap NU kini dimulai dengan gerakan pelemahan NU,” kata Hasyim Muzadi pada acara Tabayyun Kebangsaan ; Pemberontakan PKI 1948/65 di mata NU/GP Ansor, di kantor PP GP Ansor, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (15/10).
Acara ini menampilkan pembicara Sejarawan Taufiq Abdullah, penulis dan pelaku sejarah Salim Said, mantan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi, sesepuh Ansor KH Chalid Mawardi, Wakil Ketua Umum BBNU Asad Said Ali, mantan Ketua PW GP Ansor Jatim Choirul Anam, dan Wakil Komnas HAM Ahmad Baso.
Hasyim Muzadi menegaskan, kerukunan  pernah dijalin antara kelompok anak-anak PKI, anak-anak pahlawan revolusi, anak-anak Kartosuwiryo dan anak-anak PRRI/permesta yang sebenarnya cukup baik untuk menutup masa kelam masa lalu.
Sayangnya, kini muncul kembali gerakan yang berupaya kembali mengorek luka lama itu. “Mulailah mereka mendesak pemerintah, presiden untuk meminta maaf padahal pemerintah sekarang, tak ada hubungannya dan seterusnya berusaha membongkar luka lama dengan berkendaraan HAM versi westernisme,” katanya.
Lebih jauh Hasyim menambahkan, kalau terjadi pertengkaran antar anak bangsa sangat mungkin asing akan intervensi dan menginvasi serta menguasai Indonesia, melalui jalur HAM.
“Oleh karenanya, saya harap manouver mengorek luka bangsa ini dihentikan sebelum bangsa ini diserahkan nasibnya ke asing,” kata mantan Ketua PW GP Ansor Jatim ini.
Pada kesempatan tersebut, pengasuh ponpes Al-Hikam Malang dan Depok ini juga menyoroti soal pemberitakan sebuah majalah mingguan yang sangat menyudutkan NU. “Yang ditulis itu bukan hanya berita, tapi sebuah gerakan,” jelas mantan Ketua PW GP Ansor Jatim ini.
Sementara itu, sejarawan Salim Said mengungkapkan, distorsi sejarah ini sengaja dibangun untuk menyokong kebangkitan komunisme di negeri ini. Ia mengungkapkan, peristiwa penumpasan PKI pada tahun 1965 dan 1966 adalah rentetan sejarah yang saling berkaitan dengan peristiwa sebelumnya.
“Saat itu, sebelum ditumpas, PKI banyak melakukan aksi sepihak di daerah. Mereka membagi-bagikan tanah milik kiai. Mereka menekan kiai. Di Pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, PKI tak hanya berkonflik dengan umat Islam. PKI dan kaum Marhaen juga saling bunuh-bunuhan. Tapi yang mengherankan, saat itu di Jakarta pimpinan Marhaen (Soekarno,red) dengan pimpinan PKI saling pelukpelukan,” tandas Salim.
Salim juga mengulas hasil penelitiannya tentang peristiwa tersebut, yang di dalamnya memuat wawancara Salim dengan Wartawan berhaluan PKI, dan salah satu tokoh nasional, Ruslan Abdul Ghani. “Wartawan PKI itu mengungkapkan, bahwa siapapun yang menang di tahun 65, akan terjadi pembunuhan massal. Bahkan yang yang pertama kali dibunuh bukan yang anti PKI, tapi sesama komunis yang berbeda haluan dengan Aidit,” ungkap Salim mengutip pernyataan narasumbernya.
Tragedi 1965 dan selanjutnya, menurut Salim adalah buah dari kegagalan demokrasi terpimpin Soekarno. Hal itu dikutakan dengan pernyataan Ruslan Abdul Ghani. Dalam wawancaranya dengan Ruslan Abdul Ghani yang saat itu cukup dekat dengan Presiden Soekarno.  
“Ruslan berkata bahwa Nasakom (Nasionalis- Agama- Komunis, red) telah gagal. Padahal  Bung Karno sudah dijual ke dunia internasional. Penundaan pembubaran PKI karena Bung Karno sedang mempersiapkan Partai berhaluan kiri lain yang akan melanjutkan Nasakom. Jadi sebenarnya Bung Karno tak cinta PKI,” urai Salim.
Ia juga mengaku tak sepakat dengan sikap KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat menjadi Presiden, sempat menyampaikan permintaan maaf kepada anak cucu PKI, sebagi upaya rekonsiliasi bangsa. “Ketika Gus Dur minta maaf, saya bilang berapa jauh kita harus mundur. Setelah Gestapu nanti keturunan Karto Suwiryo dan DI-TII juga menuntut permintaan maaf. Yang menyedihkan, Pramoedya Ananta Toer menjawab permintaan maaf itu dengan berkata, enak saja minta maaf. Akhirnya toh mereka tak menghormati itikad baik tersebut. Jadi saran saya, sudahlah berhenti membahas soal maaf memaafkan. Sat ini yang terpenting, bagaimana menikapi seluruh korban peristiwa itu dengan memanusiakan mereka,” ujarnya.
Hal serupa diungkapkan oleh KH Khalid Mawardi, yang merupakan Ketua GP Ansor. Khalid menilai fakta sejarah yang dituliskan oleh sebuah Majalah Mingguan pada edisi sepekan lalu merupakan fakta sepihak yang ditulis dari satu sudut pandang. “Tapi sering-seringlah ada isu semacam ini, agar Ansor bangkit,” ujarnya berkelakar.
Khalid juga mengungkapkan, pasca penumpasan PKI yang dimotori tentara di awal Orde Baru, ia sempat ditawari bintang penghargaan oleh pemerintah. “Tapi saya konsultasikan dengan Kiai Idham Khalid dan Kiai Wahib. Beliau bilang tak usah, sebab kita berjuang lillahi ta’ala, bukan berharap penghargaan,” tandasnya.
Sementara Mantan Ketua GP Ansor Cabang Jawa Timur, Choirul Anam, mengaku miris membaca pemberitaan sebuah Majalah mingguan edisi pekan lalu, yang menurutnya jauh dari kaidah jurnalistik. “Saya miris membacanya. Ibarat menggambarkan manusia, hanya membesarkan luka di tangan, tapi tak mengulas kondisi tubuh yang lain,” ujarnya.
Cak Anam juga mempertanyakan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang hanya melakukan investigasi di tahun 1965 dan tahun 1966.  dengan mengabaikan peristiwa sebelumnya.
“Saya adalah saksi sejarah saat itu di awal tahun 65, saya adalah santri di Pesantren Darul Ulum Rejoso, merasakan betul tekanan PKI. Saat hendak ke pesantren saya selalu ketemu petani yang membawa arit. Banyak lagi peristiwa menyedihkan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa reaksi NU terhadap PKI merupakan upaya pertahanan diri dan counter terhadap gerakan PKI yang menindas kaum pesantren. “Tekanan PKI sebegitu rupa dan dari berbagai lini. Sehingga NU mengcounternya dengan membuat gerakan-gerakan seperti Banser, Fatayat NU dan sebagainya. Kiai Ali juga membuat Solawat badar sebagai counter terhadap lagu genjer-genjer,” ujarnya.
Cak Anam juga mempertanyakan sikap Komnas HAM yang tak melakukan investigasi terhadap sejumlah pembunuhan terhadap kiai dan santri.  Salah satunya pembantaian terhadap para anggota GP Ansor, beserta para kiai di Magetan yang korbannya mencapai ratusan orang. Belum lagi di daerah lain.
“Jika mau fair, hal-hal itu juga harus diinvestigasi. Kalau tidak, ini artinya Komnas HAM ingin menghidupkan kembali PKI,” tandasnya.
Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid mengatakan, umat Islam khususnya kalangan nahdliyin, utamanya lagi kader Ansor, diminta tidak terpancing melakukan tindakan kekerasan dalam mensikapi isu yang berkembang soal pembantaian PKI tahun 1965, yang menyudutkan NU, Ansor dan umat Islam.
"Ansor jangan terpancing melakukan kekerasan. Inilah sikap yang paling baik menghadapi gempuran dari pihak lain yang dipicu pemberitaan sebuah majalah berita mingguan, soal "Algojo 65"," katanya.
Nusron mengatakan, boleh saja semua pihak melakukan rekonstruksi sejarah masa lalu seperti peristiwa G 30 S PKI, tapi harus konprehensif dan tidak merugikan pihak lain. "Jangan menampilkan sejarah secara sepenggal-sepenggal dan tidak utuh. Hal itu membuat pihak lain dirugikan, seperti kita Ansor," katanya.
Nusron juga setuju dalam kaitan peristiwa 65 ini tidak perlu lagi meminta maaf pada pihak manapun, karena semuanya menjadi korban. "Yang perlu melakukan instrospeksi untuk menatap masa depan," katanya.



Minggu, 14 Oktober 2012

Cak Nun, Gus Dur dan Mauidzah Hasanah

Tanpa maksud mengkultuskan, saya akan tuliskan lagi sejumlah cerita tentang K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kali ini tentang muasal istilah 'Mauidzah Hasanah' yang kerpa jadi padanan kata ceramah. Cerita ini disampaikan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dalam acara Kenduri Cinta di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (12/10) lalu. Sambil menulis catatan ini, saya berpikir, kenapa nama Gus Dur selalu disebut dalam berbagai obrolan ringan di warung kopi, kajian, sampai seminar-seminar seputar budaya, kebangsaan, dan keindonesiaan.
Cak Nun bercerita tentang sebuah perhelatan besar yang digelar di Pesantren Tambak Beras, Jawa Timur, entah di tahun berapa. Saat itu, kata Cak Nun, orasi politik yang disampaikan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nur), menyinggung pemerintah Orde Baru. Sejumlah tentara yang hadir langsung merapat ke panggung dan hendak membubarkan acara. Selain Cak Nur, Gus Dur dan Megawati Soekarno Puteri juga hadir dalam acara tersebut.
"Melihat tentara merangsek ke panggung, Massa yang berasal dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia,red) GP Ansor (Gerakan Pemuda Ansor) dan para santri langsung teriak takbir, Allahu Akbar," kata Cak Nun, sambil mengkritik kebiasaan massa di negeri ini yang menyebut nama Tuhan dengan nada tinggi dan penuh emosi.
Cak Nun lalu menenangkan massa, dan meminta waktu untuk bernegosiasi dengan para tentara. "Saya bilang ke tentara, baik acara akan dibubarkan, Bapak tenang dulu, saya akan bicara dengan Gus Dur, Mbak Mega dan Cak Nur. Karena mereka yang menjadi tamu dalam acara ini. Saya juga akan menenangkan massa," kata Cak Nun, kepada pimpinan rombongan tentara itu.
Kiai Mbeling ini lalu meminta Gus Dur, Mega dan Caknur untuk mengikuti skenarionya, tanpa protes. Ia berjanji acara akan tetap berlanjut. "Saya bilang Jenengan semua diam saja, biar saya yang atur acara ini. Lalu saya naik mimbar, dan menyampaikan bahwa tentara akan bicara sebentar," katanya, dan Massa pun kemudian diam.
Tentara itu mengumumkan perintah pembubaran acara. Usai membacakan surat perintah pembubaran acara, Caknun, konon meminta sang tentara rehat sejenak di tempat yang tak jauh dari panggung. "Saya naik mimbar lagi. Saya bilang, baiklah para hadirin, kegiatan tadi telah dibubarkan, sekarang kita buat acara baru. Saya melirik ke Gus Dur, acaranya apa Gus? tanya saya. Gus Dur menjawab acaranya Mauidzatul Hasanah. Sejak saat itulah pertama kali penyebutan istilah Mauidzah Hasanah, diperkenalkan untuk mengganti istilah ceramah, yang sering dicurigai pemerintah," kata Cak Nun.
Acara di Tambak Beras itu kemudian dilanjutkan, Cak Nur kembali ceramah, dan tentara itu dijamu sedemikian rupa oleh Cak Nun dan panitia, sehingga lupa pada tugasnya untuk membubarkan ceramah umum itu.
*kalau mau komplain tentang cerita ini, komplain ke Cak Nun ya,"

Kamis, 11 Oktober 2012

Pendekar Banten Serukan Anti Komunisme di Istana Negara





Ribuan warga yang tergabung dalam Presidum Front Aliansi Anti Komunisme (FAKS) yang terdiri dari elemen Asosiasi Pencak Silat Tradisional Banten Indonesia (APSTBI), Gerakan Pemuda Ansor, dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) dan Pemuda Pancasila menggelar aksi simpatik di depan Istana Negara. Mereka menyerukan kembali ideologi anti komunisme di Indonesia.
Dalam aksinya, mereka menuntut agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak terjebak dalam strategi komunisme gaya baru dan membersihkan diri dari anasir atau antek komunis.
“Permintaan Komnas HAM kepada Presiden RI agar meminta maaf atas peristiwa Gerakan 30 September PKI (G 30/S PKI), membuktikan bahwa Komnas HAM terjebak dan menjadi salah satu unsur pendukung dari strategi komunis gaya baru,” ujar salah satu peserta aksi dari GP Ansor, Achmad Edwin Solichin, Senin (1/10).
Kata Edwin, Komnas HAM seharusnya bertindak proaktif dan tidak diskriminatif dengan melakukan kembali pendataan korban kebiadaban dan kezaliman PKI dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1965. “Jika didata secara jujur, maka akan jelas siapa yang menjadi korban sebenarnya dari tragedi G 30 S/PKI, “tandasnya.
FAKS, menurut edwin juga mendesak pemerintah untuk mempertahankan TAP MPRS Nomor XXV/1966, tentang Pembubaran PKI, dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI, jugaa larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham dan ajaran Komunisme dan Leninisme.
“Kami meminta agar Presiden, DPR serta segenap masayarakat, rakyat dan bangsa Indonesia tetap mempertahankan TAP MPRS XXV/1966. Kami menolak setiap usulan pencabutan TAP MPRS tersebut,” ujarnya.
Hal senada diungkap Pendiri APSTBI, yang juga Ketua DPRD Propinsi Banten, Aeng Khaerudin. Menurut Aeng, desakan agar presiden meminta maaf atas tragedi 1965 tak perlu ditanggapi. “Sebab peristiwa penumpasan PKI adalah reaksi balik atas kekejaman PKI dari tahun 1948 hingga tahun 1965. Karena itu, desakan agar presiden meminta maaf kepada para pihak yang mengaku menjadi korban 1965 adalah pengkhianatan, sekaligus pemutar balikan fakta sejarah,”tandasnya.
Ia mengungkapkan, saat ini ada sejumlah pihak yang berupaya mengembalikan PKI dengan semua perangkat politiknya ke panggung sejarah Indonesia. Hal itu menurut Aeng perlu diwaspadai. “Jangan lagi kita terjebak. Kita sudah dua kali dikhianati PKI. Jangan kesalahan itu diulang kembali,” ujarnya.

Kontroversi Sejarah PKI

 Kontroversi sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 30 September 1965, yang dikenal dengan istilah G/30 S PKI, atau Gerakan Satu Oktober (Gestok), semakin menyeruak dengan banyaknya versi sejarah tentang peristiwa kelam tersebut.
Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu elemen bangsa yang turut menjadi korban keganasan PKI saat itu, tak mau tinggal diam dengan banyaknya versi sejarah tersebut. Terlebih, menurut Wakil Ketua Umum PBNU, K.H As’ad Sa’id Ali, belakangan ini muncul sejumlah literature yang mendiskreditkan warga NU yang turut serta dalam penumpasan PKI.  
“NU sekarang sedang menghadapi fitnah. Warga NU dianggap sebagai pelaku kejahatan. Padahal kita adalah korban. Saat itu kita melakukan pembelaan diri dari serangan PKI, kata As’ad saat membuka kegiatan tahlilan untuk para kiai dan santri yang menjadi korban serangkaian pemberontakan PKI, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senin (1/10).
As’ad juga mengingatkan kepada semua pihak, agar memahami sejarah secara utuh. Tidak sepotong-sepotong. Sebab pemahaman sejarah yang hanya dengan membaca potongan fragmen akan melahirkan pemahaman menyimpang. Bahkan bisa memutar balikkan fakta sebuah peristiwa. Hal itulah yang kini sedang terjadi di tengah bangsa ini, dalam memahami pemberontakan PKI.
 “Dalam pandangan sejarah kontemporer,  PKI hanya dianggap  membuat manuver politik pada peristiwa 1965. Itu pun tak sepenuhnya diakui. Peristiwa itu diputarbalikkan faktanya, bahwa seolah peristiwa berdarah itu adalah manuver TNI Angkatan Darat,” Tandasnya.
Padahal, lanjut As’ad, PKI melakukan pemberontakan secara sporadis dan sistematis sejak tahun 1926, kemudian dilanjutkan pemberontakan Madiun pada tahun 1948, dan berlanjut lagi pada tahun 1965. “Semua peristiwa itu adalah kesatuan sejarah yang saling terkait. Para pelakunya saling berhubungan. Tujuan utamanya adalah bagaimana mengkomuniskan Indonesia, dengan mengorbankan para Ulama dan aparat negara,” ujarnya.
Dalam rangkaian peristiwa itu, kata As’ad, banyak kiai dibunuh, pesantren, madrasah dan masjid dibakar.   Ia menguraikan, misalnya pada pemberontakan di Madiun 1948, ratusan kiai, pemimpin tarekat dan santri dibantai secara keji. Lalu pada sebuah pertemuan di Surabaya, tahun 1965, ratusan kader Gerakan Pemuda Ansor diracun. “Anehnya kini  fakta sejarah itu diputar balikkan. PKI yang selama ini melakukan kekejaman, diubah menjadi korban kekejaman aparat. Lalu mereka melakukan berbagai manuver melalui Amnesti Internasional dan Mahkamah Internasional, termasuk Komnas HAM. Kita harus meluruskan sejarah. Komnas HAM juga jangan pura-pura tak tahu dengan semua peristiwa ini,” tandasnya.
PBNU, kata As’ad juga mengajak seluruh warga negara Indonesia wapada dan tak mudah pecaya pada berbagai propaganda yang bertujuan mengadu domba anak bangsa. “Kalau diperlukan, Mari kita islah, saling memberi maaf. Demi membangun Indonesia yang utuh, tanpa diskriminasi, NU bersedia memaafkan PKI. Hal ini juga sudah dirintis oleh K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat menjabat presiden, beliau telah memulihkan hak-hak sosial mereka,” ujarnya.
Hal senada diungkap K.H Syaifudin Anshori, salah satu saksi sejarah keganasan PKI di Jakarta. Ia mengungkapkan, ada sejumlah pihak yang kini berupaya memutar balikkan sejarah. “Sekarang banyak sejarah yang dibentuk. Para penulis sejarah itu bukan menelusuri sejarah, tapi membentuk opini sejarah baru. Jika mau jujur, ada sebuah buku karangan sejarawan asing yang menyebutkan bahwa korban kekejaman PKI itu mencapai jutaan orang. Penulis itu dulu lama tinggal di Jakarta, dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut,” ujarnya. 
luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com