Gusdurian

Surat Terbuka Untuk Politisi Banten

Terkhusus untuk para politisi Banten, yang sedang bersiap,menghadapi Pilkada 2017 nanti, sudahi dulu lah debat kusir tentang siapa cal...

Senin, 15 Oktober 2012

Ansor Menunggu Janji Tempo

*Catatan Diskusi Tabayyun Kebangsaan, GP Ansor. 
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid mengungkapkan perlunya sikap arif umat islam, khususnya  para anggota GP Ansor dalam menanggapi pemberitaan soal Algojo 1965 yang dimuat sebuah majalah mingguan pada pekan lalu.
“Diskusi ini hanya upaya tabayun. Kami tak akan melakukan dmos terhadap majalah itu. Karena kami menghargai kemerdekaan pers. Tapi kami juga minta media tersebut bersikap arif. Kami menunggu janji mereka untuk memberikan hak jawab dan kelarifikasi serta permohonan maaf mereka,” kata Nusron dalam sarasehan kebangsaan berthema "Mengingat Kembali Pemberontakan PKI Tahun 1948 - 1965" yang diselenggarakan PP GP Ansor di kantor pusat GP Ansor, Senin malam (15/10).
Nusron menyesalkan munculnya pemberitaan yang menyudutkan para kiai, pesantren, GP Ansor, dan umat Islam khususnya kalangan Nahdiyin. Pemberitaan tersebut menurut Nusron cenderung bias, dan tidak komprehensif. Upaya Rekonstruksi sejarah masa lalu seharusnya disajikan secara komprehensif, obyektif, dan tak menyudutkan pihak manapun. “Ini semacam mengorek luka NU. NU itu habitusnya ramah, dan toleran. Jika kemudian marah, berarti ada hal yang istimewa yang sangat mengusik,” ujarnya.
Tujuan saresehan itu, kata Nusron untuk membuka secara utuh atas peristiwa 1965. Sebab saat ini menurut Nusron banyak film dan tulisan sejarah yang dibuat secara parsial. Sehingga hal itu bisa mengaburkan pemahaman generasi muda.  Hal itu menurut Nusorn akan mengganggu proses rekonsiliasi bangsa. “Kita tahu bahwa sebagian anak-anak PKI sudah diasuh oleh Ansor, sebagian juga jadi anggota Ansor, “ujarnya.
Tapi sekarang luka itu muncul lagi, karena trungkit oleh film sejarah, buku sejarah dan liputan sejarah yang disusun secara parsial. “Seolah PKI adalah korban kedzoliman, dan kalangan santri, adalah yang dholim. Kita ingin sejarah ditulis secara utuh, tidak parsial dan malah menghambat proses rekonsiliasi,” ujarnya.
Forum tersebut menurut Nusron dilakukan untuk meluruskan sejumlah opini yang menyudutkan tersebut. Terlebih sebuah majalah berita mingguan memuat berita yang datanya tak factual. “Saya mengerti ada upaya rekonstruksi sejarah untuk menghindari distrosi sejarah yang dibuat oleh Pemerintah Orde Baru. Tapi upaya itu dilakukan dengan sikap yang sama dengan orde baru. Yakni sejarah itu dibuat parsial dan sepihak. “Ini tidak adil, kita ingin keadilan. Kita ingin sejarah dibaca dengan utuh,” tandasnya.
Berbagai peristiwa berdarah dalam sejarah politik, Indonesia seperti Peristiwa Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965 yang sering disingkat G 30 S atau dikaitkan juga dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), adalah peristiwa situasional yang penuh konflik dan dendam. Karena itu, apapun bisa terjadi dalam kondisi seperti itu.
"Jadi dalam melihat peristiwa masa lalu itu, kita harus arif melihat berbagai peristiwa kekerasan bahkan pembunuhan. Karena itu, usulan meminta maaf tidak relevan dan hanya bernuansa politis, yang bukan tidak mungkin membuka dendam lama kembali," katanya.
Ia juga mengungkap rencana GP Ansor membuat Film dan buku sejarah 1965 yang disusun secara utuh, sehingga tak lagi terjadi distorsi. “Kami sedang melakukan riset untuk pembuatan film tersebut,” ujarnya.
Sementara, pada hari yang sama, sejumlah aktivis pesantren yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bangsa dan Komunitas Pesantren untuk Rekonsiliasi mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyampaikan petisi terhadap rekomendasi Komnas HAM, dan pemberitaan Majalah Tempo. “Pemberitaan majalah Tempo mengandung muatan cercaan, penghinaan dan diskriminasi terhadap para kiai dan orang pesantren yang terlibat dalam pembunuhan dan pembantaian orang-orang PKI tahun 1965 Azas Jurnalisme Cover both all sides tak dihargai dalam reportase tersebut,” kata Jamaludin Muhammad, salah satu peserta petisi dari Komunitas Pusat Studi Pengembangan Pesantren (PSPP), Jamaluddin Muhammad membacakan petisi untuk majlah Tempo. 

0 komentar:

luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com