Gusdurian

Surat Terbuka Untuk Politisi Banten

Terkhusus untuk para politisi Banten, yang sedang bersiap,menghadapi Pilkada 2017 nanti, sudahi dulu lah debat kusir tentang siapa cal...

Kamis, 11 Oktober 2012

Pendekar Banten Serukan Anti Komunisme di Istana Negara





Ribuan warga yang tergabung dalam Presidum Front Aliansi Anti Komunisme (FAKS) yang terdiri dari elemen Asosiasi Pencak Silat Tradisional Banten Indonesia (APSTBI), Gerakan Pemuda Ansor, dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) dan Pemuda Pancasila menggelar aksi simpatik di depan Istana Negara. Mereka menyerukan kembali ideologi anti komunisme di Indonesia.
Dalam aksinya, mereka menuntut agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak terjebak dalam strategi komunisme gaya baru dan membersihkan diri dari anasir atau antek komunis.
“Permintaan Komnas HAM kepada Presiden RI agar meminta maaf atas peristiwa Gerakan 30 September PKI (G 30/S PKI), membuktikan bahwa Komnas HAM terjebak dan menjadi salah satu unsur pendukung dari strategi komunis gaya baru,” ujar salah satu peserta aksi dari GP Ansor, Achmad Edwin Solichin, Senin (1/10).
Kata Edwin, Komnas HAM seharusnya bertindak proaktif dan tidak diskriminatif dengan melakukan kembali pendataan korban kebiadaban dan kezaliman PKI dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1965. “Jika didata secara jujur, maka akan jelas siapa yang menjadi korban sebenarnya dari tragedi G 30 S/PKI, “tandasnya.
FAKS, menurut edwin juga mendesak pemerintah untuk mempertahankan TAP MPRS Nomor XXV/1966, tentang Pembubaran PKI, dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI, jugaa larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham dan ajaran Komunisme dan Leninisme.
“Kami meminta agar Presiden, DPR serta segenap masayarakat, rakyat dan bangsa Indonesia tetap mempertahankan TAP MPRS XXV/1966. Kami menolak setiap usulan pencabutan TAP MPRS tersebut,” ujarnya.
Hal senada diungkap Pendiri APSTBI, yang juga Ketua DPRD Propinsi Banten, Aeng Khaerudin. Menurut Aeng, desakan agar presiden meminta maaf atas tragedi 1965 tak perlu ditanggapi. “Sebab peristiwa penumpasan PKI adalah reaksi balik atas kekejaman PKI dari tahun 1948 hingga tahun 1965. Karena itu, desakan agar presiden meminta maaf kepada para pihak yang mengaku menjadi korban 1965 adalah pengkhianatan, sekaligus pemutar balikan fakta sejarah,”tandasnya.
Ia mengungkapkan, saat ini ada sejumlah pihak yang berupaya mengembalikan PKI dengan semua perangkat politiknya ke panggung sejarah Indonesia. Hal itu menurut Aeng perlu diwaspadai. “Jangan lagi kita terjebak. Kita sudah dua kali dikhianati PKI. Jangan kesalahan itu diulang kembali,” ujarnya.

0 komentar:

luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com